Berita

Kerja Sama RI-AS dan Impor GPS: Sejauh Mana Langkah Kita Menuju Kemandirian Perunggasan?

Published

on

Spread the love

Jakarta, PERMINDO – Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kabar kesepakatan dagang antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang mencakup impor 580.000 ekor Grand Parent Stock (GPS) serta produk turunan ayam lainnya. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan genetik nasional. Namun, bagi kita di keluarga besar PERMINDO, hal ini memicu sebuah ruang refleksi: Sampai kapan kita akan terus bergantung pada input dari luar?

Mempertanyakan Urgensi Fasilitas Pembibitan Nasional

Pemerintah menyatakan bahwa impor GPS senilai Rp336,8 miliar ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki fasilitas pembibitan mandiri. Kondisi ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Sebagai negara dengan konsumsi ayam yang sangat tinggi, bukankah sudah saatnya kita mulai serius memikirkan pembangunan infrastruktur riset genetik di dalam negeri?

Ketergantungan pada GPS impor berarti kita menyerahkan kendali hulu industri kita kepada pihak luar. Kita perlu mempertanyakan, apa rencana jangka panjang pemerintah untuk memastikan peternak rakyat tidak selamanya menjadi penerima akhir dari kebijakan impor ini?

Menimbang Dampak Impor Produk Olahan

Selain bibit, dibukanya keran impor produk olahan ayam hingga 150.000 ton per tahun juga memerlukan perhatian khusus. Kita semua berharap komitmen pemerintah untuk “memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri” bukan sekadar janji di atas kertas.

Bagaimana mekanisme pengawasan agar produk impor ini tidak mendistorsi harga di pasar lokal? Dan bagaimana memastikan bahwa keseimbangan pasokan tetap terjaga agar jerih payah peternak mandiri di daerah tetap dihargai dengan layak?

Harapan bagi Masa Depan Peternak Rakyat

Sebagai wadah peternak mandiri, PERMINDO mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama. Kerja Sama Internasional memang penting, namun kedaulatan peternak lokal jauh lebih utama. Kita berharap kebijakan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memberikan dukungan nyata terhadap hilirisasi yang inklusif, sehingga peternak rakyat tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please enable JavaScript

Trending

Exit mobile version