Negara Harus Hadir Menjaga Keadilan Harga Perunggasan

Industri perunggasan nasional kembali menghadapi tekanan serius akibat ketidakseimbangan struktur harga dan tata kelola produksi. Di tengah tingginya biaya produksi yang ditanggung peternak rakyat, harga jual ayam hidup (livebird) di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan harga pokok produksi (HPP) yang riil. Situasi ini menjadi alarm bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar fluktuasi musiman, melainkan problem struktural yang memerlukan intervensi kebijakan.

Harga DOC (day old chick) masih berada pada level tinggi, sementara biaya pakan, energi, obat-obatan, serta operasional kandang terus membebani usaha peternak mandiri. Ironisnya, ketika ayam siap panen, harga livebird sering kali jatuh di bawah HPP. Dalam kondisi tersebut, peternak menjadi pihak yang paling terdampak karena seluruh risiko produksi berada di tangan mereka.

Siklus Musiman Bukan Alasan Pembiaran

Memang diakui bahwa pasar memiliki pola musiman. Periode H+1 hingga H+10 Ramadan lazim mengalami perlambatan konsumsi. Sebaliknya, menjelang pertengahan Ramadan hingga momen Nuzulul Qur’an, permintaan biasanya kembali meningkat. Namun, stabilitas harga tidak boleh semata bergantung pada siklus tahunan tersebut.

Tanpa instrumen penyangga yang jelas, setiap fase pelemahan permintaan hampir selalu berujung pada tekanan harga di tingkat peternak. Kondisi ini berulang dari tahun ke tahun dan menunjukkan lemahnya mekanisme stabilisasi di sektor perunggasan nasional.

Peternak mandiri tidak memiliki ruang perlindungan ketika harga jatuh. Mereka membeli DOC, pakan, dan kebutuhan produksi lainnya dengan harga pasar, tetapi menjual hasil ternaknya tanpa kepastian harga minimum yang melindungi biaya produksi. Jika situasi ini terus berulang, maka yang terancam bukan hanya margin keuntungan, melainkan keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

PERMINDO: Negara Harus Bertindak

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif menghadapi ketimpangan tersebut.

“Peternak rakyat mandiri hari ini berada dalam tekanan biaya produksi yang tinggi, sementara harga jual belum sepenuhnya mencerminkan HPP. Negara harus hadir sebagai penyeimbang. Skema serap livebird melalui Cadangan Pangan Pemerintah adalah instrumen konstitusional untuk menjaga keadilan pasar dan melindungi peternak rakyat,” tegas Kusnan.

Pernyataan ini merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayam hidup sebagai sumber protein utama masyarakat Indonesia merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Karena itu, PERMINDO mendorong pemerintah segera mengaktifkan skema serap livebird melalui mekanisme Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mendistorsi pasar, tetapi menjadi bantalan ketika harga berada di bawah titik keekonomian wajar. Negara hadir sebagai pembeli siaga pada harga yang melindungi HPP peternak.

Selain itu, PERMINDO juga mengusulkan subsidi penyangga harga untuk menutup selisih antara harga pasar dan biaya produksi dalam situasi tekanan ekstrem. Tanpa mekanisme tersebut, seluruh koreksi pasar sepenuhnya dibebankan kepada peternak rakyat.

Tata Kelola Produksi Harus Dibenahi

Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, menyoroti bahwa persoalan harga tidak dapat dilepaskan dari pengaturan produksi, khususnya DOC.

“Masalah mendasar bukan hanya pada harga livebird, tetapi pada keseimbangan produksi. Jika suplai DOC tidak dikendalikan secara terukur dan berbasis data riil populasi, maka harga akan terus tertekan dan peternak rakyat menjadi korban siklus oversupply,” ujarnya.

Ketidakseimbangan suplai DOC kerap menjadi faktor fundamental fluktuasi harga. Ketika produksi berlebih tidak dikendalikan, harga livebird jatuh. Sebaliknya, saat produksi berkurang drastis, harga melonjak dan memicu inflasi pangan. Pola ekstrem ini menunjukkan bahwa koordinasi produksi nasional masih perlu diperkuat.

Penguatan sistem monitoring populasi dan distribusi berbasis data menjadi kebutuhan mendesak. Keputusan produksi harus bersandar pada data riil kebutuhan konsumsi, bukan asumsi atau kepentingan jangka pendek. Dengan tata kelola yang lebih terukur, potensi oversupply dapat ditekan dan stabilitas harga lebih terjaga.

Transparansi dan Keadilan Rantai Pasok

PERMINDO juga mendorong transparansi biaya dan rantai distribusi. Audit terbuka terhadap komponen biaya produksi, jalur distribusi, serta struktur pembentukan harga perlu dilakukan guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan peternak mandiri.

Industri yang sehat adalah industri dengan distribusi margin yang adil dan proporsional. Tanpa pembenahan struktural, peternak rakyat akan terus berada pada posisi lemah di tengah dominasi pelaku usaha besar yang memiliki integrasi hulu-hilir serta akses modal kuat.

Jika peternak mandiri terus tergerus, konsentrasi industri akan semakin menguat. Dampaknya bukan hanya pada ketimpangan ekonomi, tetapi juga pada ketahanan pangan jangka panjang.

Stabilitas Harga adalah Isu Strategis Nasional

Stabilitas harga perunggasan bukan semata persoalan bisnis. Ini adalah isu strategis nasional yang menyangkut keberlangsungan peternak rakyat sekaligus keterjangkauan protein hewani bagi masyarakat luas.

Negara tidak diminta mengambil alih pasar. Negara diminta menjalankan mandat konstitusi: hadir sebagai penyeimbang, penjaga keadilan, dan pelindung pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung pangan nasional.

Melalui konsolidasi internal dan langkah advokasi kebijakan yang terukur, PERMINDO menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan stabilitas harga yang berkeadilan serta keberlanjutan usaha peternak mandiri di seluruh Indonesia.

Dengan kebijakan yang berpihak dan tata kelola yang transparan, industri perunggasan nasional dapat tumbuh sehat—menguatkan peternak rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan bangsa.