1. Anatomi Makro: Transmisi Depresiasi Moneter ke Krisis Margin Squeeze
   Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya dinamika transmisi kebijakan moneter yang destruktif terhadap sektor riil ekonomi. Ketika nilai tukar Rupiah terdepresiasi tajam hingga menyentuh angka Rp18.000 per Dolar AS, dampak paling instan dan masif terjadi pada industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor (import-dependent industries), seperti sektor peternakan ayam petelur (layer) dan ayam pedaging (broiler).
   Secara ilmiah, industri perunggasan nasional mengalami fenomena triple whammy effect (tiga pukulan simultan):
2. Sisi Hulu (Input Cost Shock): Lonjakan kurs dolar langsung mengerek harga komponen pakan (terutama bungkil kedelai/soybean meal dan suplemen inti). Ditambah kenaikan harga BBM non-subsidi, biaya logistik ikut membengkak. Hal ini mendongkrak Harga Pokok Penjualan (HPP) ke level yang tidak sehat: Rp24.000/kg untuk petelur dan Rp20.500 – Rp21.000/kg untuk broiler.
3. Sisi Tengah (Over-Supply Transmisi): Di tingkat produsen, pasokan komoditas telur dan livebird (ayam hidup) justru melimpah ruah di pasar.
4. Sisi Hilir (Demand Destruction): Akibat tekanan inflasi umum, daya beli dan serapan pasar domestik melemah drastis. Hukum ekonomi pasar bekerja secara absolut: pasokan yang melimpah bertemu dengan permintaan yang lesu (low demand) memaksa harga jual jatuh bebas di bawah biaya modal.

Komparasi Metrik Biaya vs Realitas Pasar per Juni 2026:

2. Evaluasi dan Kritik Sikap Kebijakan Pemerintah Saat Ini
   Melihat kondisi yang kian kritis, sikap kebijakan pemerintah dinilai belum menyentuh akar permasalahan struktural dan cenderung lambat memitigasi risiko. Secara ilmiah, ada beberapa titik lemah dalam respons kebijakan yang berjalan:

Narasi Makro vs Realitas Mikro: Pemerintah kerap mengedepankan komunikasi publik bahwa “fundamental ekonomi dan ketahanan pangan aman” hanya berdasarkan angka inflasi agregat yang terlihat rendah. Padahal, inflasi pangan yang rendah saat ini bersifat semu terjadi karena harga di tingkat peternak dipaksa hancur akibat lemahnya serapan, bukan karena efisiensi biaya produksi.
Absensi Kebijakan Stabilisasi Biaya Input: Belum ada langkah makropudensial atau fiskal taktis untuk mengerem dampak kurs Rp18.000 terhadap bahan baku pakan. Pembiaran ini membuat peternak mandiri harus bertarung sendirian melawan fluktuasi mata uang global.
Kegagalan Distribusi dan Buffer Stock: Lembaga pangan buatan pemerintah belum berfungsi optimal sebagai penyerap surplus (offtaker) di saat terjadi pasokan melimpah (over-supply). Kebijakan intervensi sering kali baru muncul secara reaktif saat harga di konsumen melonjak tinggi, namun abai ketika harga di tingkat peternak hancur di bawah modal.

3. Formulasi Kebijakan yang Seharusnya Diambil Pemerintah
   Secara teoretis dan aplikatif, instrumen negara harus segera digeser dari posisi penonton ekonomi menjadi enabler dan stabilizator melalui eksekusi kebijakan di dua lini utama:

A. Intervensi Sisi Hulu (Supply-Side Policy)
Negara tidak boleh membiarkan pasar hulu pakan terdistorsi oleh fluktuasi kurs secara liar. Kebijakan yang harus diambil:

1. Subsidi Logistik dan Tarif Impor Kemudahan: Menghapus atau memotong pajak dan restribusi logistik pelabuhan khusus untuk bahan baku pakan ternak rakyat demi menekan HPP kembali di bawah Rp20.000.
2. Akselerasi Substitusi Bahan Baku Lokal: Memberikan insentif fiskal bagi industri pakan yang menyerap jagung dan bahan baku alternatif lokal secara masif, guna memutus rantai ketergantungan terhadap mata uang Dolar AS.

B. Intervensi Sisi Hilir (Demand-Side Policy)
Pemerintah harus menciptakan “permintaan buatan” (artificial demand) untuk menyerap over-supply dan menaikkan harga pasar ke titik keseimbangan baru:

1. Kebijakan Offtaker Agresif melalui BUMN/BUMD: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau BULOG harus membeli langsung telur (di harga Rp25.000/kg) dan broiler (di harga Rp22.000/kg) langsung dari peternak rakyat mandiri.
2. Alokasi Bansos Protein: Hasil serapan over-supply tersebut jangan ditimbun, melainkan langsung didistribusikan sebagai Bantuan Sosial (Bansos) pangan nontunai berupa telur dan daging ayam kepada masyarakat kelas bawah dan program penanganan stunting.
   Langkah hilir ini secara ilmiah akan menghasilkan double-win solution: menyerap kelebihan barang di tingkat peternak (harga kembali normal) sekaligus menaikkan status gizi masyarakat di tengah lesunya daya beli. Kesimpulan
   Sikap pembiaran atau sekadar mengeluarkan imbauan tanpa intervensi anggaran adalah bentuk kegagalan mitigasi ekonomi. Krisis perunggasan nasional per Juni 2026 ini bukan lagi siklus bisnis biasa, melainkan ancaman nyata runtuhnya struktur ketahanan protein nasional. Solusi ilmiahnya tunggal: Pemerintah wajib hadir sebagai pembeli siaga (buyer of last resort) di hilir untuk menyerap surplus pasokan, sekaligus memberikan proteksi biaya input di hulu guna menyelamatkan eksistensi peternak rakyat Indonesia.

Bogor,06-07-2026
PERMINDO
(Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia)

Industri perunggasan Indonesia tidak hanya dibangun oleh investasi dan teknologi, tetapi juga oleh perjuangan panjang peternak rakyat yang terus berupaya mempertahankan usahanya di tengah berbagai tantangan. Dalam perjalanan sejarahnya, aksi demonstrasi dan gerakan peternak ayam telah menjadi bagian penting dari upaya memperjuangkan keadilan usaha, stabilitas harga, dan keberlangsungan peternakan rakyat.

Bagi sebagian orang, aksi peternak mungkin hanya terlihat sebagai unjuk rasa biasa. Namun bagi peternak rakyat, aksi tersebut merupakan bentuk jeritan terakhir ketika harga ayam hidup (livebird) jatuh jauh di bawah biaya produksi, sementara harga pakan dan DOC terus meningkat.

Awal Munculnya Gelombang Aksi Peternak

Gelombang besar aksi peternak ayam mulai banyak terlihat sejak 2018 hingga 2019 ketika harga livebird mengalami penurunan berkepanjangan. Saat itu harga ayam hidup di tingkat peternak sering berada di bawah biaya produksi sehingga banyak peternak mengalami kerugian besar. Berbagai asosiasi dan komunitas peternak turun ke jalan menuntut pemerintah melakukan penataan industri perunggasan nasional dan mengendalikan kelebihan pasokan ayam di pasar.

Pada Maret 2019, ribuan peternak dari berbagai daerah melakukan aksi di depan Istana Negara. Salah satu tuntutan utama mereka adalah perlindungan terhadap peternak mandiri yang terus merugi akibat harga jual yang berada di bawah biaya produksi. Selain itu, peternak juga meminta pemerintah menurunkan biaya pakan dan memperbaiki tata niaga perunggasan nasional.

Mengapa Peternak Terus Melakukan Aksi?

Secara umum terdapat beberapa penyebab utama yang mendorong peternak melakukan aksi:

1. Harga Livebird di Bawah HPP

Masalah paling sering terjadi adalah harga ayam hidup yang jatuh jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Dalam beberapa periode bahkan harga livebird pernah berada pada kisaran Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram di sejumlah daerah, jauh di bawah biaya produksi peternak.

2. Dugaan Oversupply Produksi

Peternak menilai produksi DOC dan ayam komersial sering tidak seimbang dengan kebutuhan pasar sehingga terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga anjlok. Kondisi ini berulang hampir setiap tahun dan menjadi salah satu isu utama yang selalu dibawa dalam berbagai aksi peternak.

3. Harga Pakan yang Terus Meningkat

Selain harga jual yang rendah, peternak juga harus menghadapi kenaikan harga pakan yang menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha budidaya ayam. Ketika harga pakan naik dan harga ayam turun, kerugian peternak menjadi semakin besar.

4. Ketimpangan Tata Niaga

Peternak rakyat sering menyuarakan perlunya perbaikan tata niaga perunggasan agar tercipta persaingan yang lebih sehat dan kesempatan usaha yang lebih adil bagi peternak mandiri.

Aksi yang Terus Berlanjut Hingga Saat Ini

Perjuangan peternak tidak berhenti pada tahun 2019. Pada tahun 2023, peternak kembali melakukan aksi di Jakarta karena harga livebird kembali berada di bawah HPP peternak. Saat itu peternak menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menyelamatkan usaha peternakan rakyat.

Gelombang aksi kembali terjadi pada tahun 2024 ketika harga livebird kembali mengalami penurunan signifikan. Dalam aksi tersebut, peternak bahkan membagikan ribuan ayam secara gratis kepada masyarakat sebagai simbol bahwa harga ayam di kandang sudah tidak lagi mencerminkan nilai ekonomi yang layak bagi peternak.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi peternak rakyat masih bersifat struktural dan membutuhkan solusi jangka panjang.

Apa Hasil dari Berbagai Aksi Peternak?

Meskipun tidak semua tuntutan dapat langsung diwujudkan, berbagai aksi peternak telah menghasilkan beberapa langkah kebijakan dari pemerintah.

Pemerintah beberapa kali melakukan pengendalian produksi DOC, mengadakan rapat koordinasi nasional perunggasan, serta menetapkan harga acuan dan langkah stabilisasi harga livebird untuk melindungi peternak rakyat. Pada tahun 2025, pemerintah bersama pemangku kepentingan perunggasan bahkan menyepakati harga minimal livebird sebesar Rp18.000 per kilogram sebagai bentuk perlindungan terhadap peternak mandiri.

Selain itu, aksi-aksi peternak juga berhasil meningkatkan perhatian publik terhadap persoalan yang selama ini dihadapi peternak rakyat. Isu tata niaga unggas, stabilitas harga, serta keberlangsungan usaha peternak kini menjadi pembahasan rutin dalam berbagai forum industri dan pemerintah.

Perjuangan Belum Selesai

Meski telah banyak aksi dilakukan, tantangan peternak rakyat masih belum sepenuhnya teratasi. Fluktuasi harga livebird, tingginya biaya produksi, serta ketimpangan struktur industri masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Karena itu, konsolidasi dan persatuan peternak menjadi sangat penting. Sejarah membuktikan bahwa setiap kemajuan yang diperoleh peternak lahir dari keberanian untuk bersuara dan memperjuangkan haknya secara bersama-sama.

Bagi peternak rakyat Indonesia, aksi bukan sekadar demonstrasi. Aksi adalah bentuk perjuangan mempertahankan mata pencaharian, menjaga keberlangsungan usaha keluarga, serta memastikan bahwa peternakan rakyat tetap menjadi bagian penting dari ketahanan pangan nasional.

Penutup

Perjalanan panjang aksi peternak ayam Indonesia menunjukkan bahwa keberlangsungan industri perunggasan tidak bisa hanya bergantung pada mekanisme pasar semata. Dibutuhkan kebijakan yang berpihak, pengawasan yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar peternak rakyat dapat terus bertahan dan berkembang.

Sebagaimana semangat yang terus digaungkan oleh berbagai organisasi peternak, termasuk Perhimpunan Peternak Mandiri Nasional (PERMINDO), masa depan peternakan Indonesia hanya dapat terwujud apabila peternak rakyat memperoleh ruang usaha yang adil, berkelanjutan, dan terlindungi.

Industri perunggasan nasional kembali menghadapi persoalan klasik yang terus berulang, yaitu anjloknya harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama para pelaku usaha telah menyepakati harga minimal ayam hidup sebesar Rp19.500 per kilogram untuk bobot 1,8 kg ke atas, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak peternak yang menjual hasil panennya di bawah harga tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan yang telah disepakati bersama. Tanpa pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, kebijakan harga hanya akan menjadi angka di atas kertas yang tidak memberikan perlindungan nyata bagi peternak rakyat.

Harga Rp19.500 Belum Menjamin Keuntungan Peternak

Kesepakatan harga minimal Rp19.500/kg sebenarnya merupakan langkah awal yang positif untuk menghentikan kejatuhan harga ayam hidup yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp18.000/kg bahkan di bawahnya. Namun, angka tersebut masih jauh dari Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah yang berada di level Rp25.000/kg.

Di sisi lain, biaya produksi peternak terus mengalami tekanan akibat tingginya harga pakan, DOC, obat-obatan, serta biaya operasional lainnya. Dalam kondisi tersebut, harga Rp19.500/kg sebenarnya hanya menjadi batas minimal agar kerugian peternak tidak semakin dalam. Ketika harga di lapangan masih berada di bawah angka tersebut, maka peternak rakyat menjadi pihak yang paling terdampak.

Lemahnya Pengawasan Menjadi Persoalan Utama

Salah satu akar masalah yang menyebabkan harga ayam terus jatuh adalah lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan harga. Pemerintah telah meminta seluruh pelaku usaha untuk mematuhi kesepakatan harga minimal, namun pengawasan di tingkat lapangan masih belum berjalan optimal.

Tidak sedikit laporan dari berbagai daerah yang menunjukkan adanya transaksi ayam hidup di bawah harga kesepakatan. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat dan menekan posisi tawar peternak rakyat yang umumnya tidak memiliki akses pasar yang kuat.

Apabila pelanggaran terhadap harga kesepakatan terus dibiarkan, maka kepercayaan peternak terhadap kebijakan pemerintah akan semakin menurun. Akibatnya, stabilisasi industri perunggasan yang menjadi tujuan utama kebijakan tersebut sulit untuk tercapai.

Peternak Rakyat Tidak Boleh Menjadi Korban

Peternak rakyat merupakan tulang punggung penyedia protein hewani nasional. Mereka berperan penting dalam menjaga ketersediaan daging ayam bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, peternak rakyat justru menjadi kelompok yang paling rentan ketika terjadi gejolak harga.

Saat harga ayam turun drastis, peternak menanggung kerugian besar. Sebaliknya, ketika harga ayam di tingkat konsumen tinggi, keuntungan yang diterima peternak sering kali tidak sebanding karena adanya ketidakseimbangan rantai distribusi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berjalan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi peternak. Pengawasan harus dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi peternak.

PERMINDO Mendesak Pengawasan dan Penegakan Aturan

PERMINDO memandang bahwa stabilisasi harga tidak cukup hanya melalui kesepakatan bersama. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi harga minimal Rp19.500/kg serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar komitmen tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengambil langkah strategis untuk menekan biaya produksi peternak, terutama melalui pengendalian harga pakan yang saat ini menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha budidaya ayam broiler. Upaya stabilisasi harga ayam harus berjalan beriringan dengan kebijakan penurunan biaya produksi agar peternak dapat memperoleh margin usaha yang layak.

Kesimpulan

Anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak menunjukkan bahwa kebijakan tanpa pengawasan yang kuat tidak akan memberikan dampak maksimal. Harga minimal Rp19.500/kg harus menjadi komitmen bersama yang benar-benar dijalankan di lapangan, bukan sekadar kesepakatan administratif.

Peternak rakyat membutuhkan keberpihakan nyata melalui pengawasan yang ketat, penegakan aturan yang konsisten, dan kebijakan yang mampu menekan biaya produksi. Dengan demikian, keberlangsungan usaha peternak dapat terjaga dan ketahanan pangan nasional tetap kuat.

PERMINDO akan terus mengawal kebijakan perunggasan nasional demi terciptanya iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh peternak rakyat Indonesia.