Sejahtera Petani dan Peternak: Parameter Kedaulatan Pangan

Oleh: Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO)

Kemajuan sebuah bangsa sering kali diukur dari pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan perkembangan teknologi. Semua itu penting. Namun, ada satu fondasi yang tidak boleh diabaikan, yaitu kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri.

Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang memiliki gedung-gedung tinggi, industri modern, atau ekonomi digital yang berkembang pesat, tetapi juga bangsa yang mampu menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya. Kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar utama kedaulatan negara.

Dalam konteks tersebut, kesejahteraan petani dan peternak bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan kemandirian bangsa.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian dan peternakan harus menempatkan kesejahteraan petani dan peternak sebagai tujuan utama.

Indonesia Memiliki Potensi Menjadi Kekuatan Agribisnis Dunia

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Lahan pertanian yang luas, iklim tropis sepanjang tahun, keanekaragaman hayati, sumber daya perikanan, serta kekayaan komoditas pangan merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara.

Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan agribisnis dunia, bahkan menjadi lumbung pangan kawasan, apabila didukung oleh tata kelola yang baik, inovasi teknologi, investasi yang berkelanjutan, serta kebijakan yang berpihak kepada petani dan peternak sebagai pelaku utama produksi pangan nasional.

Potensi tersebut tidak akan terwujud apabila kesejahteraan produsen pangan justru tertinggal dibandingkan sektor lainnya.

Petani dan Peternak Menggerakkan Ekonomi Riil

Pertanian dan peternakan merupakan sektor ekonomi riil yang menghasilkan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Ketika petani dan peternak memperoleh keuntungan yang layak, perputaran ekonomi terjadi secara alami di daerah pedesaan. Pendapatan mereka kembali dibelanjakan untuk membeli benih, pupuk, DOC, pakan, obat-obatan, peralatan produksi, memperbaiki lahan dan kandang, menggunakan jasa transportasi, memperkuat usaha mikro, hingga membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Setiap rupiah yang diterima petani dan peternak akan kembali berputar dalam perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, memperkuat petani dan peternak sejatinya bukanlah beban anggaran negara, melainkan investasi strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Kesejahteraan Petani dan Peternak Adalah Indikator Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari besarnya angka produksi nasional semata. Keberhasilannya juga harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan para pelaku utama yang memproduksi pangan.

Apabila petani masih menjual hasil panennya di bawah biaya produksi, atau peternak terus mengalami kerugian akibat mahalnya sarana produksi dan lemahnya posisi tawar di pasar, maka keberhasilan pembangunan pangan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang menjadi tulang punggung sektor tersebut.

Karena itu, kesejahteraan petani dan peternak harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan pangan nasional.

Saatnya Membangun Kebijakan Pangan Jangka Panjang

PERMINDO memandang bahwa Indonesia memerlukan kebijakan jangka panjang yang konsisten untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan dari hulu hingga hilir.

Petani & Peternak Sejahtera: Parameter Kedaulatan Pangan

Oleh: Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO)

Kemajuan sebuah bangsa sering kali diukur dari pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan perkembangan teknologi. Semua itu penting. Namun, ada satu fondasi yang tidak boleh diabaikan, yaitu kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri.

Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang memiliki gedung-gedung tinggi, industri modern, atau ekonomi digital yang berkembang pesat, tetapi juga bangsa yang mampu menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya. Kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar utama kedaulatan negara.

Dalam konteks tersebut, kesejahteraan petani dan peternak bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan kemandirian bangsa.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian dan peternakan harus menempatkan kesejahteraan petani dan peternak sebagai tujuan utama.

Indonesia Memiliki Potensi Menjadi Kekuatan Agribisnis Dunia

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Lahan pertanian yang luas, iklim tropis sepanjang tahun, keanekaragaman hayati, sumber daya perikanan, serta kekayaan komoditas pangan merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara.

Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan agribisnis dunia, bahkan menjadi lumbung pangan kawasan, apabila didukung oleh tata kelola yang baik, inovasi teknologi, investasi yang berkelanjutan, serta kebijakan yang berpihak kepada petani dan peternak sebagai pelaku utama produksi pangan nasional.

Potensi tersebut tidak akan terwujud apabila kesejahteraan produsen pangan justru tertinggal dibandingkan sektor lainnya.

Petani dan Peternak Menggerakkan Ekonomi Riil

Pertanian dan peternakan merupakan sektor ekonomi riil yang menghasilkan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Ketika petani dan peternak memperoleh keuntungan yang layak, perputaran ekonomi terjadi secara alami di daerah pedesaan. Pendapatan mereka kembali dibelanjakan untuk membeli benih, pupuk, DOC, pakan, obat-obatan, peralatan produksi, memperbaiki lahan dan kandang, menggunakan jasa transportasi, memperkuat usaha mikro, hingga membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Setiap rupiah yang diterima petani dan peternak akan kembali berputar dalam perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, memperkuat petani dan peternak sejatinya bukanlah beban anggaran negara, melainkan investasi strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Kesejahteraan Petani dan Peternak Adalah Indikator Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari besarnya angka produksi nasional semata. Keberhasilannya juga harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan para pelaku utama yang memproduksi pangan.

Apabila petani masih menjual hasil panennya di bawah biaya produksi, atau peternak terus mengalami kerugian akibat mahalnya sarana produksi dan lemahnya posisi tawar di pasar, maka keberhasilan pembangunan pangan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang menjadi tulang punggung sektor tersebut.

Karena itu, kesejahteraan petani dan peternak harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan pangan nasional.

Saatnya Membangun Kebijakan Pangan Jangka Panjang

PERMINDO memandang bahwa Indonesia memerlukan kebijakan jangka panjang yang konsisten untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan dari hulu hingga hilir.

Kebijakan tersebut harus menjamin tersedianya sarana produksi dengan harga yang terjangkau, memperkuat akses pembiayaan, menciptakan tata niaga yang adil, memperluas hilirisasi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memastikan petani dan peternak memperoleh nilai tambah yang layak dari hasil usahanya.

Lebih dari itu, seluruh kebijakan pangan harus dirancang dengan semangat bahwa petani dan peternak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan mitra strategis negara dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.

Penutup

Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang kuat bukan hanya karena pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi karena rakyat yang memproduksi pangannya hidup sejahtera.

Ketika petani memperoleh harga yang adil atas hasil panennya, ketika peternak mampu menjalankan usahanya secara berkelanjutan, dan ketika generasi muda melihat pertanian serta peternakan sebagai sektor yang menjanjikan, saat itulah Indonesia sedang membangun fondasi kemajuan yang sesungguhnya.

Sejahtera petani dan peternak bukan sekadar tujuan pembangunan, tetapi merupakan parameter utama kedaulatan pangan, ketahanan nasional, dan kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.

PERHIMPUNAN PETERNAK RAKYAT MANDIRI INDONESIA (PERMINDO)

Momentum gerakan “Dorong Rembug” yang diinisiasi oleh Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian menjadi harapan baru bagi peternak rakyat. Dalam forum tersebut, disampaikan pesan yang sangat penting bahwa korporasi maupun perusahaan integrasi tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan di atas penderitaan peternak rakyat.

Pernyataan tersebut bukan sekadar pesan moral, tetapi seharusnya menjadi pijakan dalam pengawasan pasar dan tata kelola industri perunggasan nasional.

Namun, kondisi yang terjadi di lapangan justru memunculkan kekhawatiran baru.

Sebelum harga Live Bird (LB) benar-benar bergerak membaik secara merata, harga DOC telah mengalami kenaikan hingga di atas Rp4.500 per ekor, sementara harga pakan juga terus meningkat. Situasi ini dikhawatirkan dapat mengurangi manfaat dari kebijakan pemerintah yang bertujuan memperbaiki harga ayam hidup di tingkat peternak.

Harga Live Bird Belum Menutup Biaya Produksi

Kesepakatan harga acuan pembelian Live Bird sebesar Rp19.500/kg merupakan langkah positif sebagai upaya stabilisasi pasar.

Namun demikian, bagi banyak peternak mandiri, angka tersebut masih berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang harus ditanggung selama satu periode pemeliharaan.

Artinya, harga tersebut lebih tepat dipandang sebagai langkah penyelamatan jangka pendek, bukan sebagai tingkat harga yang telah memberikan keuntungan yang memadai bagi peternak.

Harga Input Produksi Naik Lebih Cepat

Yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga sarana produksi peternakan (sapronak) yang terjadi lebih dahulu dibandingkan peningkatan harga ayam hidup.

Ketika biaya produksi meningkat akibat naiknya harga DOC dan pakan, maka manfaat dari harga Live Bird Rp19.500 menjadi semakin berkurang.

Kondisi tersebut berpotensi membuat margin usaha peternak tetap tipis bahkan kembali mengalami kerugian.

Secara sederhana:

• Harga jual belum sepenuhnya pulih.
• Modal produksi sudah meningkat.
• Risiko usaha tetap berada di pihak peternak.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan awal kebijakan pemerintah berpotensi tidak tercapai secara optimal.

---

Momentum Kebijakan Harus Dijaga Bersama

Peternak berharap momentum yang telah dibangun pemerintah benar-benar menghasilkan perbaikan bagi seluruh pelaku usaha, bukan hanya sebagian pihak.

Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kenaikan harga Live Bird, tetapi juga dari kemampuan menjaga agar biaya produksi tetap terkendali sehingga peternak memperoleh ruang usaha yang sehat.

---

Harapan kepada Pemerintah

PERMINDO memandang bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keseimbangan industri perunggasan.

Beberapa langkah yang diharapkan antara lain:

1. Melakukan Pengawasan Harga Sapronak

Pemerintah perlu mencermati struktur biaya serta dinamika kenaikan harga DOC dan pakan agar mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat dan transparan.

2. Menjaga Semangat Komitmen Wamentan

Pernyataan bahwa korporasi tidak mengambil keuntungan secara berlebihan perlu diwujudkan melalui pengawasan yang konsisten sehingga manfaat kebijakan benar-benar dirasakan peternak rakyat.

3. Menjaga Keseimbangan Hulu dan Hilir

Perbaikan harga ayam hidup sebaiknya berjalan seiring dengan pengendalian biaya produksi agar kebijakan tidak kehilangan efektivitasnya.

---

Harapan kepada Pelaku Usaha Besar

PERMINDO juga mengajak perusahaan integrasi dan pelaku usaha besar untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:

• Menahan kenaikan harga input secara berlebihan ketika kondisi peternak belum sepenuhnya pulih.
• Membangun ekosistem usaha yang saling menguatkan antara sektor hulu dan budidaya.
• Mengedepankan prinsip keberlanjutan industri dibandingkan keuntungan jangka pendek.

Industri perunggasan hanya dapat tumbuh apabila seluruh mata rantai memperoleh ruang usaha yang sehat.

---

Peternak Mandiri Membutuhkan Kepastian

Peternak mandiri merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan memperbaiki harga ayam hidup perlu diikuti dengan pengendalian biaya produksi agar manfaatnya benar-benar dirasakan di tingkat peternak.

Kenaikan harga output seharusnya tidak langsung diikuti lonjakan harga input yang pada akhirnya mengurangi daya ungkit kebijakan tersebut.

---

Penutup

Momentum yang dibangun melalui gerakan “Dorong Rembug” diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata niaga perunggasan nasional.

PERMINDO mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, perusahaan integrasi, pelaku usaha, dan peternak—untuk menjaga keseimbangan ekosistem industri sehingga kebijakan yang telah diambil benar-benar menghadirkan manfaat bagi peternak rakyat.

Keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya terlihat dari meningkatnya harga jual hasil produksi, tetapi juga dari kemampuan menjaga biaya produksi tetap rasional sehingga usaha peternakan dapat berlangsung secara berkelanjutan.