Ilusi Stabilitas Harga: Realitas Ekonomi Peternak

Ilusi “Stabilitas”: Ketika Klaim Pemerintah Berbenturan dengan Realitas Ekonomi Peternak

Pemberitaan mengenai keberhasilan pemerintah menstabilkan harga ayam dan telur di tingkat peternak sering kali disiarkan sebagai angin segar. Namun, jika dibaca secara kritis melalui kacamata ekonomi riil, klaim ini rentan terjebak dalam pembingkaian (*framing*) pencitraan semu. Faktanya, kenaikan harga yang terjadi saat ini bukanlah semata-mata buah dari intervensi kebijakan yang efektif, melainkan hasil dari hukum alam mekanisme pasar akibat berkurangnya populasi di kandang menyusul fase oversupply (kelebihan pasokan) yang berkepanjangan sebelumnya.

Pemerintah sering kali datang terlambat sebagai pemadam kebakaran, lalu mengklaim pemadaman tersebut sebagai hasil kerja keras dari kebijakan hulu–hilir mereka. Agar semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi—tidak terjebak dalam disinformasi birokratis ini, berikut adalah refleksi objektif bagi masing-masing pemangku kepentingan:

1. Kepada Pemerintah: Hentikan Klaim Semu, Benahi Akar Masalah di Hulu

Pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya dengan melihat kenaikan harga nominal di tingkat peternak (live bird atau telur). Kenaikan harga jual tersebut menjadi tidak bermakna ketika Harga Pokok Penjualan (HPP) melambung jauh lebih cepat akibat lonjakan harga sarana produksi peternakan (sapronak), terutama pakan dan DOC (Day Old Chick).

Tantangan Solutif: Ketika terjadi oversupply, pemerintah terbukti kurang sigap memberikan solusi struktural yang solutif—seperti absennya intervensi langsung terhadap tata niaga pakan jagung dan monopoli bibit. Kedepan, pemerintah harus berhenti mengandalkan seremonial rembuk atau penetapan harga acuan di atas kertas yang lemah pengawasannya di pasar bebas. Kebijakan off-taker melalui program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang membantu, tetapi itu baru menyentuh hilir. Tanpa kontrol ketat terhadap harga input produksi di hulu, peternak mandiri akan tetap sekarat di tengah harga jual yang tinggi.

2. Kepada Pelaku Usaha & Peternak: Perkuat Konsolidasi dan Mitigasi Risiko Pasar

Bagi asosiasi dan peternak rakyat, realitas ini membuktikan bahwa menggantungkan nasib sepenuhnya pada kebijakan reaktif birokrasi adalah sebuah risiko besar. Ketika pasar mengalami oversupply, peternak rakyat selalu menjadi pihak paling rentan yang menanggung kerugian paling besar.

Langkah Strategis: Pelaku usaha perlu memperkuat kemandirian, mulai dari efisiensi manajemen pakan alternatif (custom), penguatan koperasi mandiri untuk menekan biaya input, hingga membangun rantai pasok langsung yang tidak sepenuhnya bergantung pada korporasi besar atau fluktuasi bahan baku impor. Transparansi data populasi di tingkat kandang juga harus dikuasai oleh asosiasi agar peternak tidak “kecolongan” saat siklus oversupply kembali berulang.

3. Kepada Akademisi: Hadirkan Riset Kritis dan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)

Dunia kampus dan akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menjadi perpanjangan lidah narasi birokrasi.

Peran Strategis: Akademisi harus aktif membongkar anomali ekonomi yang terjadi—meneliti mengapa transmisi harga dari hulu ke hilir selalu timpang, bagaimana struktur pasar pakan di Indonesia terbentuk, serta menguji efektivitas riil dari kebijakan intervensi pemerintah. Riset-riset independen harus didorong agar melahirkan policy brief yang objektif, sehingga pembuat kebijakan dipaksa bekerja berdasarkan data empiris di lapangan, bukan sekadar laporan administratif yang manis di atas kertas.

Kesimpulan

Keberhasilan sektor perunggasan nasional tidak diukur dari seberapa sering pemerintah mengklaim harga stabil di media, melainkan dari margin keuntungan yang adil dan berkelanjutan bagi peternak rakyat. Selama biaya input (pakan dan DOC) naik lebih cepat daripada harga jual produk, maka narasi “keberhasilan stabilisasi” hanyalah ilusi statistik yang sedang membiarkan peternak mandiri berjalan menuju kepunahan pelan-pelan.