Krisis Pakan: Negara Hadir Selamatkan Peternak Rakyat

Jakarta – Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) memperingatkan krisis pakan nasional sudah darurat. Biaya pakan sudah di atas 70 persen dari total biaya produksi. Peternak rakyat kehilangan ruang untuk bertahan. Ini bukan isu pasar biasa. Ini masalah tata kelola nasional. Negara harus hadir.

Dalam keterangan resmi, PERMINDO menyebut lemahnya regulasi sebagai akar masalah. Pemerintah dinilai lebih banyak memberi imbauan. Belum ada instrumen hukum yang mengikat. Sementara itu, pasar dikendalikan pelaku usaha. Mereka menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir.

Bagi Anda yang mengikuti berita peternakan sepekan terakhir, harga jagung dan bungkil kedelai memang naik. Namun, PERMINDO menegaskan peternak rakyat tidak hanya menghadapi gejolak harga. Mereka juga menghadapi ketimpangan struktur pasar yang sistemik.

Titik Buta Tata Kelola Perunggasan Nasional

PERMINDO mengidentifikasi empat titik buta dalam tata kelola perunggasan nasional. Keempatnya saling berkaitan. Semua memperparah posisi peternak rakyat di lapangan.

• Regulasi harga dan distribusi pakan belum ada. Belum ada aturan yang benar-benar mengikat. Harga dan distribusi pakan serta DOC tidak terkendali.
• Kesepakatan sukarela lebih dominan. Pemerintah mengandalkan imbauan asosiasi industri. Instrumen hukum berdaya paksa masih belum dipakai.
• Early warning system tidak tersedia. Tidak ada sistem peringatan dini untuk kenaikan biaya produksi. Intervensi selalu terlambat.
• Teknologi nutrigenomik belum jadi kebijakan. Padahal, pengembangan custom feed dan precision nutrition sangat relevan. Ini bisa mendorong efisiensi broiler modern.

Menurut PERMINDO, empat titik buta ini membuat peternak rakyat selalu tertinggal satu langkah. Masalah ini jarang disorot dalam berita peternakan arus utama. Berita arus utama lebih banyak menyoroti gejolak harga.

Ketimpangan Struktur Pasar Memperlemah Peternak Rakyat

Industri perunggasan nasional masih didominasi korporasi besar. Sejumlah pemain menguasai pembibitan, pakan, hingga pemasaran. Akibatnya, peternak rakyat kehilangan daya tawar di hadapan pelaku industri.

“Perunggasan nasional tidak boleh tumbuh hanya dari sisi produksi korporasi,” tegas PERMINDO. Dinamika ini kerap luput dari berita peternakan yang hanya menyoroti harga pasar. Peternak rakyat harus mendapat akses yang adil terhadap DOC, pakan, pembiayaan, dan pasar. Tanpa keseimbangan itu, keberlanjutan peternakan rakyat akan terus terancam.

Banyak peternak mandiri terpaksa mengurangi populasi ternak saat harga pakan melambung. Sebagian lain berhenti berproduksi karena tidak mampu menahan biaya. Ini bukan sekadar persoalan bisnis. Ini menyangkut mata pencaharian ribuan keluarga.

Kondisi ini diperburuk dengan minimnya akses pembiayaan formal. Bank menilai sektor peternakan mandiri berisiko tinggi. Alhasil, saat krisis datang, peternak rakyat tidak punya modal cadangan.

Rakor Pakan Harus Menghasilkan Kebijakan Konkret

Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi Pakan. Forum ini diadakan untuk mencari solusi bersama. PERMINDO menyambut baik langkah ini. Namun, forum ini tidak boleh berhenti pada kesepakatan simbolis.

Dalam berbagai berita peternakan, wacana stabilisasi harga memang kerap muncul. Sayangnya, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. PERMINDO menilai forum ini berhasil jika mampu menelurkan kebijakan konkret. Kebijakan itu harus segera dieksekusi.

PERMINDO berharap pemerintah tidak lagi terjebak pada seremonial lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan bahan baku pakan nasional harus menjadi prioritas. Termasuk meninjau ulang skema impor yang selama ini menjadi sandaran industri.

Enam Usulan Kebijakan dari PERMINDO

PERMINDO mengusulkan enam langkah strategis untuk keluar dari krisis. Usulan ini disusun sebagai respons atas persoalan struktural yang berkepanjangan.

1. Menerbitkan Regulasi Stabilisasi Harga Pakan dan DOC

Regulasi harus bersifat mengikat dan memiliki daya paksa. Tidak lagi berupa imbauan. Regulasi ini harus mengatur harga dan distribusi. Tujuannya agar peternak rakyat mendapat kepastian.

2. Membentuk Sistem Peringatan Dini Biaya Produksi

Negara perlu membangun early warning system. Sistem ini memantau kenaikan biaya produksi. Dengan begitu, intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Peternak tidak dibiarkan berjalan sendiri.

3. Mendorong Kemitraan yang Adil

Kemitraan antara korporasi dan peternak rakyat harus seimbang. Kontrak harus transparan. Harga dan volume harus adil. Peternak rakyat tidak boleh menanggung risiko sendirian.

4. Memperluas Akses Pembiayaan

Perbankan perlu membuka skema kredit khusus untuk peternak rakyat. Bunganya harus terjangkau. Syaratnya tidak boleh memberatkan. Hal ini penting agar peternak bertahan saat krisis.

5. Mengembangkan Teknologi Pakan dan Nutrigenomik

Pemerintah perlu mendorong riset pakan berbasis bahan lokal. Teknologi presisi seperti nutrigenomik dapat menekan biaya. Ini juga mengurangi ketergantungan pada bahan impor.

6. Meninjau Ulang Skema Impor Bahan Baku Pakan

Skema impor jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan harus dievaluasi. Pemerintah harus memastikan pasokan stabil. Harga di dalam negeri harus berpihak pada peternak rakyat.