Berita Peternakan: Labirin Regulasi Unggas Nasional

JAKARTA — Di atas kertas, tata kelola industri perunggasan nasional tampak ideal. Deretan Permentan, Perbadan, hingga undang-undang dipasang sebagai jaring pengaman bagi peternak mandiri.

Namun, penelusuran dokumen matrik kebijakan mengungkap potret buram. Persaingan usaha penuh celah sistemik. Pertanyaannya tajam: sanggupkah negara menembus tembok kekuasaan hulu-hilir para integrator?

Inilah berita peternakan yang jarang tersaji utuh. Kami membedah lima titik rawan. Mulai dari kontrol bibit hingga skema kemitraan yang timpang.

Gurita Kontrol DOC dan Misteri Afkir Dini

Permentan No. 10/2024 diposisikan sebagai alat utama pengendalian pasokan bibit ayam atau Day Old Chick (DOC). Regulasi ini memberi pemerintah wewenang memaksa industri melakukan intervensi saat pasar kebanjiran pasokan.

Namun, mekanisme di lapangan kerap mempertanyakan independensi pengawasan. Saat oversupply, kebijakan afkir dini atau pemusnahan bibit dan indukan dijadikan tombol darurat.

Siapa Pemegang Data Hulu?

• Tanpa transparansi data dari perusahaan pembibitan, afkir dini rawan jadi alat permainan harga.
• Data produksi bibit di tingkat hulu dikuasai segelintir pemain besar skala nasional.
• Peternak mandiri tak punya akses informasi untuk menguji kebijakan tersebut.

Artinya, kebijakan yang lahir untuk menstabilkan pasar berisiko menguntungkan pihak yang paling kuat. Catatan berita peternakan ini menunjukkan data hulu belum terbuka.

Janji Alokasi 50 Persen: Penyelamat atau Formalitas?

Salah satu poin paling krusial dalam Permentan No. 10/2024 adalah ketentuan Distribusi Final Stock (FS). Minimal 50 persen kuota FS wajib disalurkan kepada peternak mandiri atau koperasi.

Aturan ini lahir untuk mencegah integrator menguasai seluruh pasokan bibit bagi kandang internal mereka. Sayangnya, implementasinya menyisakan celah pengawasan yang rawan manipulasi.

Dua Celah yang Sering Terlewat

• Kualitas bibit dipertanyakan. Apakah 50 persen DOC untuk peternak mandiri bergrade sama dengan kandang internal integrator?
• Keterikatan implisit. Peternak kerap hanya mendapat jatah DOC jika bersedia membeli pakan dan obat dari grup perusahaan yang sama, dengan harga terkunci.

Praktik seperti ini membuat kuota 50 persen kehilangan makna sebagai alat pemerataan.

Penjepit Harga: Ditekan dari Dua Sisi

Melalui Perbadan No. 6 Tahun 2024, pemerintah mematok Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP). Tujuannya membatasi ruang gerak spekulasi di setiap tingkatan pasar.

• Jagung KA 15 persen: Rp5.000 per kilogram
• DOC Broiler: Rp7.000–Rp11.000 per ekor
• DOC Layer: Rp9.000–Rp11.000 per ekor
• Ayam hidup (livebird): Rp25.000 per kilogram
• Daging ayam ras konsumen: Rp40.000 per kilogram
• Telur ayam: Rp26.500 (farm gate) dan Rp30.000 (konsumen) per kilogram

Secara matematis, rentang angka itu dirancang mengunci margin keuntungan di tiap tingkatan. Realitas di kandang sering berbanding terbalik.

Saat pakan dan bibit melambung mendekati batas atas acuan, harga jual livebird di tingkat peternak justru anjlok. Gempuran pasokan dari kandang raksasa membuat harga tembus jauh di bawah Rp25.000 per kilogram.

Peternak mandiri pun terjepit. Biaya produksi membengkak, sementara harga jual hancur.

Integrasi Hilir dan Pemotongan Bertahap RPHU

Aturan integrasi hilir mewajibkan penggunaan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) secara bertahap. Tahapannya mulai 30 persen hingga 100 persen, dengan kapasitas minimal 60 ribu ekor.

Kebijakan ini dimaksudkan agar integrator menyerap produksi ayam hidup mereka sendiri menjadi karkas beku. Dengan begitu, pasokan tidak melimpah ke pasar basah yang menjadi ranah peternak mandiri.

Namun, pengawasan realisasi pemotongan bertahap tergolong sangat minim. Dalam pantauan berita peternakan, integrasi data real-time antara audit kapasitas RPHU dan rantai pasok pasar tradisional belum ada. Kewajiban ini pun berpotensi sekadar syarat administrasi.

Kemitraan Usaha: Inklusi atau Subordinasi?

Payung hukum penopang kemitraan amat berlapis. Mulai dari UU No. 41/2014, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 20/2008 jo UU No. 6/2023, hingga PP No. 7/2021.

Semuanya menyerukan satu hal: kemitraan inklusif antara integrator dan peternak UMKM. Temuan di lapangan menunjukkan hubungan itu kerap berjalan tidak setara.

Peternak mandiri yang beralih menjadi peternak plasma terjebak skema bound partnership. Seluruh harga sarana produksi ternak ditentukan sepihak oleh perusahaan inti. Mulai dari pakan, bibit, hingga obat-obatan.

Dari lima titik rawan itu, satu benang merah terlihat jelas. Regulasi sudah cukup lengkap di atas kertas, tetapi lemah dalam pengawasan. Itulah wajah berita peternakan yang perlu terus diuji publik.