Pertemuan PERMINDO dengan Divisi Kemitraan Berdikari

Hari/Tanggal: Selasa, 27 Oktober 2026
Waktu: 14.00 WIB – selesai
Tempat: Kafe di depan Graha Gabah
Agenda: Pembahasan dan evaluasi pola kemitraan Berdikari dengan Peternak Rakyat

I. Latar Belakang

Pertemuan PERMINDO dengan Divisi Kemitraan Berdikari membahas konsep, mekanisme, serta tantangan implementasi kemitraan Berdikari dengan Peternak Rakyat. Pembahasan juga menjadi momentum untuk melakukan flashback terhadap pengalaman model kemitraan sebelumnya, termasuk referensi pembahasan MK-RI tahun 2016, sekaligus melihat relevansinya dengan kondisi Peternak Rakyat saat ini.

PERMINDO memandang kemitraan BUMN semestinya tidak hanya berorientasi pada keamanan bisnis perusahaan, tetapi juga menjalankan fungsi strategis dalam pemberdayaan, perlindungan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas Peternak Rakyat.

II. Pokok-Pokok Pembahasan

1. Pola Kemitraan dan Pembiayaan

Dalam pola yang dibahas, Berdikari pada prinsipnya menyediakan DOC saja atau DOC + pakan. Beberapa komponen biaya menjadi tanggung jawab peternak, antara lain biaya OVK sekitar Rp500/ekor, biaya operasional sekitar Rp4.500/ekor, serta kandang dan sarana produksi. Hasil ayam hidup (LB) dibeli Berdikari berdasarkan harga kontrak. Model ini dapat menjadi pola kerja sama yang baik apabila terdapat keseimbangan antara risiko perusahaan, biaya produksi, kualitas sapronak, harga kontrak, dan margin yang diterima peternak.

2. Akses dan Seleksi Peternak Rakyat

Berdikari cenderung memilih calon mitra berdasarkan performance produksi, track record, kemampuan modal, dan kesiapan kandang, termasuk kandang closed house yang representatif. Pendekatan tersebut dapat dipahami dari sisi kehati-hatian bisnis, tetapi apabila diterapkan terlalu ketat, Peternak Rakyat konvensional dengan modal terbatas dan performance yang belum optimal akan sulit memperoleh akses. Kemitraan BUMN seharusnya tidak hanya memilih peternak yang sudah kuat, tetapi juga membina peternak agar menjadi lebih kuat dan naik kelas.

3. Prinsip Kehati-hatian dan Keterbatasan Pendampingan

Berdikari berkepentingan menjaga performance produksi dan menghindari risiko kerugian sebagai bagian dari tata kelola BUMN yang prudent. Di sisi lain, keterbatasan jumlah dan kapasitas tim pendamping dapat mendorong perusahaan lebih memilih mitra yang sudah memiliki modal, kandang memadai, dan track record baik. PERMINDO memandang prudential governance harus berjalan bersama fungsi pemberdayaan, melalui pola pendampingan bertahap agar peternak konvensional tidak langsung tersisih karena belum memenuhi standar awal.

4. Target Performance/IP

Dalam pembahasan terdapat penekanan bahwa peternak harus mencapai IP standar sekitar 350. Perhatian PERMINDO adalah bahwa Berdikari pada prinsipnya lebih menekankan hasil akhir IP dan tidak terlalu masuk pada bagaimana peternak mencapai angka tersebut. Peternak dapat melakukan berbagai upaya manajemen untuk mengejar IP, termasuk penambahan atau penggunaan pakan lebih banyak, selama target performance tercapai.

Kondisi tersebut perlu dievaluasi. IP seharusnya menjadi indikator hasil dari sistem produksi yang sehat, bukan sekadar angka yang harus dicapai dengan cara apa pun. Jika IP hanya menjadi target akhir, sementara kualitas DOC, kualitas pakan, kesehatan, OVK, mortalitas, FCR, kondisi kandang, manajemen pemeliharaan, dan dinamika kualitas sapronak tidak dievaluasi secara proporsional, akar persoalan performance produksi akan sulit diketahui. Target IP harus ditempatkan sebagai alat evaluasi, bukan sekadar target administratif.

5. Evaluasi Sapronak dan Beban Risiko Produksi

Kualitas DOC dan pakan dapat mengalami perubahan. Karena itu, tuntutan pencapaian IP tanpa evaluasi menyeluruh terhadap input produksi berpotensi menempatkan beban pencapaian performance terlalu besar pada peternak. Kemitraan yang sehat perlu melakukan evaluasi bersama terhadap kualitas DOC, kualitas dan konsumsi pakan, FCR, mortalitas, kesehatan dan OVK, manajemen kandang, kondisi lingkungan, biaya produksi, performance/IP, serta margin peternak.

Berita Peternakan: PERMINDO Desak Harga Livebird

BOGOR — Peternak broiler rakyat kembali menghadapi tekanan biaya produksi. Memasuki November–Desember 2026, harga bahan baku pakan berpotensi naik ke Rp9.000–Rp10.000/kg. Harga jagung dan DOC juga masih menjadi beban peternak mandiri.

Kondisi ini dikhawatirkan menekan harga ayam hidup (livebird/LB) di tingkat peternak. Biaya produksi naik, tetapi harga jual ayam tetap fluktuatif. Peternak pun menanggung risiko terbesar. Dalam berita peternakan nasional pekan ini, isu itu menjadi sorotan utama pelaku usaha unggas.

Biaya Produksi Naik, Peternak Rakyat Paling Rentan

PERMINDO menilai pemerintah perlu mengantisipasi kondisi ini sejak dini. Tekanan biaya produksi tidak boleh berubah menjadi kerugian berkepanjangan bagi peternak rakyat.

“Kalau pakan naik, DOC mahal dan terbatas, jangan sampai saat ayam panen justru harga livebird yang ditekan. Peternak tidak meminta harga tinggi, tetapi harga yang wajar dan mampu menutup biaya produksi,” ujar Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan.

Menurut Heri, struktur biaya produksi broiler sangat rentan terhadap gejolak pasar input. Pakan menyumbang porsi terbesar dalam total biaya. Kenaikan harga pakan langsung menggerus margin peternak. Terutama mereka yang mengelola kandang skala kecil dan menengah.

Selain pakan, harga DOC atau anak ayam umur sehari yang mahal dan terbatas turut memperbesar risiko. Peternak kerap bersaing memperoleh DOC berkualitas dengan harga tinggi pada periode permintaan puncak.

HAP Rp25.000/kg Harus Jadi Perlindungan Nyata

PERMINDO meminta pemerintah memastikan Harga Acuan Pembelian (HAP) ayam ras pedaging di tingkat produsen sebesar Rp25.000/kg benar-benar berfungsi. HAP jangan hanya menjadi angka acuan tanpa implikasi di lapangan.

Menurut organisasi yang menaungi peternak broiler rakyat ini, HAP semestinya menjadi bagian dari mekanisme perlindungan harga. Tujuannya agar peternak tidak menjadi pihak terakhir yang menanggung seluruh beban kenaikan biaya.

“Jangan sampai pola yang sama berulang: input naik, HPP naik, tetapi ketika ayam panen harga LB turun. Kalau seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada peternak, keberlanjutan peternak rakyat akan semakin terancam,” tegas Heri Irawan.

Ia menegaskan, peternak tidak menuntut harga jual yang tinggi. Yang diminta adalah harga yang wajar, transparan, dan berkeadilan. Harga wajar berarti mampu menutup biaya produksi sekaligus memberi ruang usaha yang layak.

Lima Usulan PERMINDO kepada Pemerintah

Dalam pernyataan resminya, PERMINDO menyampaikan sejumlah usulan konkret agar gejolak harga tidak terus merugikan peternak. Usulan ini menyasar hulu hingga hilir industri broiler.

• Menjaga harga livebird agar tidak jatuh jauh di bawah HAP Bapanas.
• Mengevaluasi HPP broiler secara berkala berdasarkan harga aktual DOC, pakan, jagung, SBM, OVK, energi, dan biaya produksi lainnya.
• Menjamin ketersediaan bahan baku pakan seperti SBM dan jagung pakan dengan harga yang wajar.
• Memperkuat pengendalian keseimbangan supply-demand agar oversupply tidak terus dibebankan kepada peternak.
• Membuka dialog rutin antara pemerintah, integrator, industri pakan, dan peternak mandiri sebelum gejolak harga membesar.

Evaluasi HPP Berbasis Data Aktual

Poin evaluasi HPP dinilai krusial. Perhitungan HPP perlu mencerminkan harga nyata di pasar, bukan asumsi lama yang sudah tidak relevan. Jika HPP tidak diperbarui, selisih biaya akan tetap ditanggung peternak.

Ketersediaan Jagung dan SBM

Ketersediaan jagung pakan dan SBM atau soybean meal menjadi penentu utama biaya pakan. Kelangkaan kedua bahan ini cepat memicu kenaikan harga di tingkat pabrik. Dampaknya langsung terasa pada harga pakan jadi yang dibeli peternak.

Dialog Rutin Sebelum Krisis Harga

PERMINDO menilai komunikasi antar pemangku kepentingan selama ini berjalan reaktif. Dialog baru digelar setelah harga terlanjur jatuh. Padahal, deteksi dini terhadap potensi oversupply bisa mencegah kerugian yang lebih besar.

Stabilisasi Butuh Keseimbangan Harga Input dan Output

Menurut PERMINDO, stabilisasi industri broiler tidak cukup hanya dengan mengendalikan harga input. Keseimbangan antara harga input dan harga output harus dijaga secara bersamaan.

Jika pemerintah hanya menekan harga pakan tanpa menjaga harga jual ayam, peternak tetap berada di posisi lemah. Sebaliknya, mendorong harga jual tanpa menjamin pasokan dan permintaan yang seimbang juga tidak akan bertahan lama.

Karena itu, PERMINDO menilai perlindungan harga harus berjalan seiring dengan tata kelola pasokan. Peternak rakyat butuh kepastian biaya, kepastian harga jual, dan kepastian pasar. Tanpa itu, keberlanjutan usaha broiler rakyat sulit dijaga.

Itulah sorotan berita peternakan pekan ini. PERMINDO berharap pemerintah bergerak cepat. Tujuannya agar harga livebird tetap wajar dan peternak rakyat tidak terus menanggung beban biaya produksi yang naik.

Berita Peternakan

Optimalisasi Pemanfaatan Ayam dan Telur Sebagai Menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Rabu, 9 September 2026

1. Forum rapat pada prinsipnya setuju dengan konsep/skema marketplace untuk pembelian bahan baku di setiap dapur SPPG; daging ayam, telur, daging sapi/kerbau, beras, minyak goreng, susu, ikan, dan bahan baku lainnya yang dipandang perlu dalam rangka keamanan pangan dan stabilisasi harga;
2. Marketplace sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memegang prinsip anti monopoli dengan memprioritaskan peternak lokal/UMKM/koperasi di wilayah masing-masing;
3. Marketplace dan asosiasi peternak akan melakukan koordinasi teknis terkait pelaksanaan rencana sebagaimana disebutkan di atas dengan mengedepankan faktor-faktor keamanan pangan dan stabilisasi harga;
4. Disepakati bahwa bahan baku protein hewani yang disalurkan di dapur SPPG di seluruh Indonesia harus memiliki sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner). Untuk bahan baku produk ikan segar harus dilengkapi dengan sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan);
5. Seluruh asosiasi sepakat untuk mendukung program MBG di seluruh Indonesia berjalan dengan aman sesuai kaidah keamanan pangan;
6. Seluruh peserta rapat sepakat untuk mendukung program MBG dengan rincian sebagai berikut:
   • BPOM: Melakukan promosi dan edukasi keamanan pangan pada program MBG serta penguatan SDM penanggung jawab keamanan pangan di SPPG.
   • Kementerian UMKM: Mendorong pelaku usaha UMKM di bidang penyediaan bahan baku program MBG untuk secara aktif berkoordinasi bersama-sama dengan asosiasi peternak dalam membangun digitalisasi rantai pasok melalui marketplace. Melakukan promosi dan edukasi terkait rantai pasok. Mengembangkan holding UMKM sektor MBG.
   • Kementerian Koperasi: Penguatan kemitraan dan jaringan usaha koperasi peternak di wilayah masing-masing.
   • Kementerian Pertanian: Mendukung dan mendorong penyiapan koperasi-koperasi peternak dan rumah potong hewan unggas (RPHU) yang telah memperoleh NKV untuk berpartisipasi dalam penyediaan telur dan daging ayam melalui marketplace bagi dapur SPPG.
7. Seluruh peserta rapat bersepakat untuk bersama-sama melakukan promosi dan edukasi masyarakat melalui berbagai saluran media massa, cetak, elektronik, dan media sosial.