Berita Peternakan: PERMINDO Desak Harga Livebird

BOGOR — Peternak broiler rakyat kembali menghadapi tekanan biaya produksi. Memasuki November–Desember 2026, harga bahan baku pakan berpotensi naik ke Rp9.000–Rp10.000/kg. Harga jagung dan DOC juga masih menjadi beban peternak mandiri.

Kondisi ini dikhawatirkan menekan harga ayam hidup (livebird/LB) di tingkat peternak. Biaya produksi naik, tetapi harga jual ayam tetap fluktuatif. Peternak pun menanggung risiko terbesar. Dalam berita peternakan nasional pekan ini, isu itu menjadi sorotan utama pelaku usaha unggas.

Biaya Produksi Naik, Peternak Rakyat Paling Rentan

PERMINDO menilai pemerintah perlu mengantisipasi kondisi ini sejak dini. Tekanan biaya produksi tidak boleh berubah menjadi kerugian berkepanjangan bagi peternak rakyat.

“Kalau pakan naik, DOC mahal dan terbatas, jangan sampai saat ayam panen justru harga livebird yang ditekan. Peternak tidak meminta harga tinggi, tetapi harga yang wajar dan mampu menutup biaya produksi,” ujar Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan.

Menurut Heri, struktur biaya produksi broiler sangat rentan terhadap gejolak pasar input. Pakan menyumbang porsi terbesar dalam total biaya. Kenaikan harga pakan langsung menggerus margin peternak. Terutama mereka yang mengelola kandang skala kecil dan menengah.

Selain pakan, harga DOC atau anak ayam umur sehari yang mahal dan terbatas turut memperbesar risiko. Peternak kerap bersaing memperoleh DOC berkualitas dengan harga tinggi pada periode permintaan puncak.

HAP Rp25.000/kg Harus Jadi Perlindungan Nyata

PERMINDO meminta pemerintah memastikan Harga Acuan Pembelian (HAP) ayam ras pedaging di tingkat produsen sebesar Rp25.000/kg benar-benar berfungsi. HAP jangan hanya menjadi angka acuan tanpa implikasi di lapangan.

Menurut organisasi yang menaungi peternak broiler rakyat ini, HAP semestinya menjadi bagian dari mekanisme perlindungan harga. Tujuannya agar peternak tidak menjadi pihak terakhir yang menanggung seluruh beban kenaikan biaya.

“Jangan sampai pola yang sama berulang: input naik, HPP naik, tetapi ketika ayam panen harga LB turun. Kalau seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada peternak, keberlanjutan peternak rakyat akan semakin terancam,” tegas Heri Irawan.

Ia menegaskan, peternak tidak menuntut harga jual yang tinggi. Yang diminta adalah harga yang wajar, transparan, dan berkeadilan. Harga wajar berarti mampu menutup biaya produksi sekaligus memberi ruang usaha yang layak.

Lima Usulan PERMINDO kepada Pemerintah

Dalam pernyataan resminya, PERMINDO menyampaikan sejumlah usulan konkret agar gejolak harga tidak terus merugikan peternak. Usulan ini menyasar hulu hingga hilir industri broiler.

• Menjaga harga livebird agar tidak jatuh jauh di bawah HAP Bapanas.
• Mengevaluasi HPP broiler secara berkala berdasarkan harga aktual DOC, pakan, jagung, SBM, OVK, energi, dan biaya produksi lainnya.
• Menjamin ketersediaan bahan baku pakan seperti SBM dan jagung pakan dengan harga yang wajar.
• Memperkuat pengendalian keseimbangan supply-demand agar oversupply tidak terus dibebankan kepada peternak.
• Membuka dialog rutin antara pemerintah, integrator, industri pakan, dan peternak mandiri sebelum gejolak harga membesar.

Evaluasi HPP Berbasis Data Aktual

Poin evaluasi HPP dinilai krusial. Perhitungan HPP perlu mencerminkan harga nyata di pasar, bukan asumsi lama yang sudah tidak relevan. Jika HPP tidak diperbarui, selisih biaya akan tetap ditanggung peternak.

Ketersediaan Jagung dan SBM

Ketersediaan jagung pakan dan SBM atau soybean meal menjadi penentu utama biaya pakan. Kelangkaan kedua bahan ini cepat memicu kenaikan harga di tingkat pabrik. Dampaknya langsung terasa pada harga pakan jadi yang dibeli peternak.

Dialog Rutin Sebelum Krisis Harga

PERMINDO menilai komunikasi antar pemangku kepentingan selama ini berjalan reaktif. Dialog baru digelar setelah harga terlanjur jatuh. Padahal, deteksi dini terhadap potensi oversupply bisa mencegah kerugian yang lebih besar.

Stabilisasi Butuh Keseimbangan Harga Input dan Output

Menurut PERMINDO, stabilisasi industri broiler tidak cukup hanya dengan mengendalikan harga input. Keseimbangan antara harga input dan harga output harus dijaga secara bersamaan.

Jika pemerintah hanya menekan harga pakan tanpa menjaga harga jual ayam, peternak tetap berada di posisi lemah. Sebaliknya, mendorong harga jual tanpa menjamin pasokan dan permintaan yang seimbang juga tidak akan bertahan lama.

Karena itu, PERMINDO menilai perlindungan harga harus berjalan seiring dengan tata kelola pasokan. Peternak rakyat butuh kepastian biaya, kepastian harga jual, dan kepastian pasar. Tanpa itu, keberlanjutan usaha broiler rakyat sulit dijaga.

Itulah sorotan berita peternakan pekan ini. PERMINDO berharap pemerintah bergerak cepat. Tujuannya agar harga livebird tetap wajar dan peternak rakyat tidak terus menanggung beban biaya produksi yang naik.

Berita Peternakan: Peternak Buka Suara soal Harga Ayam

Harga ayam di pasar sedang naik. Karkas ayam dijual Rp40.000 per kilogram. Konsumen mengeluh. Namun, bagaimana nasib peternak? Jangan buru-buru menyalahkan mereka.

Berita peternakan ini membuka fakta penting. Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PERMINDO) angkat bicara. Mereka meminta publik melihat harga secara utuh. Harga peternak dan pasar punya rantai panjang.

Kesenjangan harga sangat mencolok. Harga livebird di peternak sekitar Rp25.000 per kilogram. Konsumen di pasar membayar Rp40.000 untuk karkas. Banyak pihak bertanya. Ke mana selisih harga pergi?

Berita Peternakan: Harga Ayam dan Fakta di Tingkat Peternak

PERMINDO menegaskan, peternak tidak menikmati harga tinggi. Harga livebird Rp25.000 nyaris tanpa margin. Sebab, harga pokok produksi (HPP) sudah Rp22.500 sampai Rp25.000 per kilogram.

Artinya, peternak beroperasi di ambang batas. Mereka hanya dapat untung tipis. Jika populasi ayam berkurang, kerugian bisa terjadi.

Penyesuaian populasi memengaruhi pasokan. Populasi berkurang, suplai menurun. Permintaan tetap ada. Akibatnya, harga naik di sebagian titik. Kondisi ini kombinasi biaya produksi dan koreksi supply-demand.

Publik sering melihat harga di pasar saja. Pedagang dan konsumen jadi sorotan. Peternak dianggap biang keladi. Padahal, mereka menanggung biaya produksi besar.

Biaya Produksi dan HPP Membengkak

Apa penyebab utama HPP tinggi? Ada dua komponen terbesar. Pertama, harga DOC atau day old chicken. Kedua, harga pakan.

Harga DOC kini Rp8.000 hingga Rp9.000 per ekor. Harga pakan Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Dua komponen ini menentukan nasib peternak.

“DOC sekarang Rp8.000 sampai Rp9.000 per ekor, pakan Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Akibatnya HPP peternak sudah di kisaran Rp22.500 sampai Rp25.000 per kilogram,” kata PERMINDO.

Kutipan ini membuktikan peternak tidak menikmati harga tinggi. Harga jual Rp25.000 sangat dekat dengan HPP. Jika ada biaya lain, peternak bisa rugi.

“Jadi kalau peternak menjual Rp25.000, itu bukan berarti peternak mengambil untung besar. Harga tersebut dekat dengan HPP,” tambahnya.

Berita Peternakan: MBG Bukan Satu-Satunya Pemicu

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut dikaitkan dengan harga naik. Program ini memang menambah permintaan daging ayam. Namun, PERMINDO mengingatkan agar tidak menyederhanakan persoalan.

“Jadi yang terjadi sekarang adalah kombinasi biaya produksi tinggi dan supply-demand yang terkoreksi. MBG adalah salah satu faktor permintaan. Namun, itu bukan satu-satunya penjelasan,” ujar PERMINDO.

Faktor utama tetap biaya produksi. Saat pakan dan DOC mahal, HPP ikut naik. Pasokan berkurang, harga di pasar merespons. Kombinasi ini membuat berita peternakan kali ini kompleks.

Permintaan MBG mungkin menambah tekanan. Namun, tanpa biaya produksi tinggi, harga tidak akan naik besar. PERMINDO ingin publik paham. Masalah ini bersifat struktural.

Pemerintah Diminta Transparan Soal Rantai Pasok

PERMINDO meminta pemerintah mengawasi semua rantai pasok. Bukan hanya harga di peternak. Karkas dijual Rp40.000. Peternak menerima Rp25.000. Pemerintah harus memeriksa selisihnya.

Apakah selisih itu wajar? Atau ada inefisiensi di tengah? Pertanyaan itu butuh jawaban data.

Data yang Perlu Dibuka ke Publik

Berikut data yang perlu dibuka:

• Berapa harga livebird dari peternak?
• Berapa susut bobot saat pemotongan?
• Berapa biaya pemotongan?
• Berapa biaya distribusi?
• Berapa margin pedagang?
• Berapa harga akhir di konsumen?

Dengan data itu, pemerintah bisa menilai. Apakah harga di hilir wajar? Atau ada masalah di rantai pasok?

“Kalau harga karkas di pasar mencapai Rp40.000, mari kita lihat secara transparan. Selisihnya terbentuk di mana? Jangan dibebankan kepada peternak,” tegas PERMINDO.

Peternak Minta Harga Wajar, Bukan Harga Tertinggi

Peternak sadar diri. Mereka tidak meminta harga yang aneh. Mereka hanya minta harga wajar. Harga itu harus menutup biaya produksi.

Banyak peternak berharap ada kepastian. Mereka butuh kepastian harga pakan dan DOC. Mereka butuh kepastian pasar. Dengan begitu, usaha ayam bisa berkelanjutan.

Berita peternakan dari PERMINDO ini mengajak publik melihat masalah utuh. Jangan salahkan peternak. Jangan salahkan pedagang. Ayo dorong data transparan dari pemerintah.

Krisis Pakan: Negara Hadir Selamatkan Peternak Rakyat

Jakarta – Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) memperingatkan krisis pakan nasional sudah darurat. Biaya pakan sudah di atas 70 persen dari total biaya produksi. Peternak rakyat kehilangan ruang untuk bertahan. Ini bukan isu pasar biasa. Ini masalah tata kelola nasional. Negara harus hadir.

Dalam keterangan resmi, PERMINDO menyebut lemahnya regulasi sebagai akar masalah. Pemerintah dinilai lebih banyak memberi imbauan. Belum ada instrumen hukum yang mengikat. Sementara itu, pasar dikendalikan pelaku usaha. Mereka menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir.

Bagi Anda yang mengikuti berita peternakan sepekan terakhir, harga jagung dan bungkil kedelai memang naik. Namun, PERMINDO menegaskan peternak rakyat tidak hanya menghadapi gejolak harga. Mereka juga menghadapi ketimpangan struktur pasar yang sistemik.

Titik Buta Tata Kelola Perunggasan Nasional

PERMINDO mengidentifikasi empat titik buta dalam tata kelola perunggasan nasional. Keempatnya saling berkaitan. Semua memperparah posisi peternak rakyat di lapangan.

• Regulasi harga dan distribusi pakan belum ada. Belum ada aturan yang benar-benar mengikat. Harga dan distribusi pakan serta DOC tidak terkendali.
• Kesepakatan sukarela lebih dominan. Pemerintah mengandalkan imbauan asosiasi industri. Instrumen hukum berdaya paksa masih belum dipakai.
• Early warning system tidak tersedia. Tidak ada sistem peringatan dini untuk kenaikan biaya produksi. Intervensi selalu terlambat.
• Teknologi nutrigenomik belum jadi kebijakan. Padahal, pengembangan custom feed dan precision nutrition sangat relevan. Ini bisa mendorong efisiensi broiler modern.

Menurut PERMINDO, empat titik buta ini membuat peternak rakyat selalu tertinggal satu langkah. Masalah ini jarang disorot dalam berita peternakan arus utama. Berita arus utama lebih banyak menyoroti gejolak harga.

Ketimpangan Struktur Pasar Memperlemah Peternak Rakyat

Industri perunggasan nasional masih didominasi korporasi besar. Sejumlah pemain menguasai pembibitan, pakan, hingga pemasaran. Akibatnya, peternak rakyat kehilangan daya tawar di hadapan pelaku industri.

“Perunggasan nasional tidak boleh tumbuh hanya dari sisi produksi korporasi,” tegas PERMINDO. Dinamika ini kerap luput dari berita peternakan yang hanya menyoroti harga pasar. Peternak rakyat harus mendapat akses yang adil terhadap DOC, pakan, pembiayaan, dan pasar. Tanpa keseimbangan itu, keberlanjutan peternakan rakyat akan terus terancam.

Banyak peternak mandiri terpaksa mengurangi populasi ternak saat harga pakan melambung. Sebagian lain berhenti berproduksi karena tidak mampu menahan biaya. Ini bukan sekadar persoalan bisnis. Ini menyangkut mata pencaharian ribuan keluarga.

Kondisi ini diperburuk dengan minimnya akses pembiayaan formal. Bank menilai sektor peternakan mandiri berisiko tinggi. Alhasil, saat krisis datang, peternak rakyat tidak punya modal cadangan.

Rakor Pakan Harus Menghasilkan Kebijakan Konkret

Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi Pakan. Forum ini diadakan untuk mencari solusi bersama. PERMINDO menyambut baik langkah ini. Namun, forum ini tidak boleh berhenti pada kesepakatan simbolis.

Dalam berbagai berita peternakan, wacana stabilisasi harga memang kerap muncul. Sayangnya, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. PERMINDO menilai forum ini berhasil jika mampu menelurkan kebijakan konkret. Kebijakan itu harus segera dieksekusi.

PERMINDO berharap pemerintah tidak lagi terjebak pada seremonial lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan bahan baku pakan nasional harus menjadi prioritas. Termasuk meninjau ulang skema impor yang selama ini menjadi sandaran industri.

Enam Usulan Kebijakan dari PERMINDO

PERMINDO mengusulkan enam langkah strategis untuk keluar dari krisis. Usulan ini disusun sebagai respons atas persoalan struktural yang berkepanjangan.

1. Menerbitkan Regulasi Stabilisasi Harga Pakan dan DOC

Regulasi harus bersifat mengikat dan memiliki daya paksa. Tidak lagi berupa imbauan. Regulasi ini harus mengatur harga dan distribusi. Tujuannya agar peternak rakyat mendapat kepastian.

2. Membentuk Sistem Peringatan Dini Biaya Produksi

Negara perlu membangun early warning system. Sistem ini memantau kenaikan biaya produksi. Dengan begitu, intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Peternak tidak dibiarkan berjalan sendiri.

3. Mendorong Kemitraan yang Adil

Kemitraan antara korporasi dan peternak rakyat harus seimbang. Kontrak harus transparan. Harga dan volume harus adil. Peternak rakyat tidak boleh menanggung risiko sendirian.

4. Memperluas Akses Pembiayaan

Perbankan perlu membuka skema kredit khusus untuk peternak rakyat. Bunganya harus terjangkau. Syaratnya tidak boleh memberatkan. Hal ini penting agar peternak bertahan saat krisis.

5. Mengembangkan Teknologi Pakan dan Nutrigenomik

Pemerintah perlu mendorong riset pakan berbasis bahan lokal. Teknologi presisi seperti nutrigenomik dapat menekan biaya. Ini juga mengurangi ketergantungan pada bahan impor.

6. Meninjau Ulang Skema Impor Bahan Baku Pakan

Skema impor jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan harus dievaluasi. Pemerintah harus memastikan pasokan stabil. Harga di dalam negeri harus berpihak pada peternak rakyat.