Industri perunggasan nasional kembali menghadapi tekanan serius. Penurunan harga ayam hidup (livebird/LB) yang terjadi hari ini di berbagai daerah menjadi sinyal kuat bahwa keseimbangan sektor ini masih jauh dari kata stabil. Di tengah biaya produksi yang tetap tinggi, kondisi ini semakin menekan peternak rakyat yang menjadi tulang punggung produksi protein hewani nasional.

Fenomena turunnya harga livebird bukan sekadar fluktuasi biasa. Bagi peternak mandiri, kondisi ini adalah ancaman langsung terhadap keberlangsungan usaha. Ketika harga jual ayam berada di bawah biaya produksi, maka setiap panen bukan lagi membawa keuntungan, melainkan kerugian yang harus ditanggung demi menjaga siklus usaha tetap berjalan.

Tekanan Ganda: Harga Turun, Biaya Tetap Tinggi

Dalam beberapa waktu terakhir, harga livebird di tingkat peternak terus mengalami pelemahan. Di sejumlah wilayah, harga bahkan dilaporkan menyentuh titik yang tidak lagi menutupi biaya produksi. Sementara itu, komponen biaya seperti pakan, DOC (day old chick), dan operasional kandang tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.

Kondisi ini menciptakan tekanan ganda. Di satu sisi, peternak harus tetap menjual ayamnya karena keterbatasan kapasitas kandang dan kebutuhan cash flow. Namun di sisi lain, harga jual yang rendah membuat mereka harus rela merugi.

Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam industri perunggasan. Ketika biaya produksi cenderung stabil atau naik, namun harga jual sangat fluktuatif dan tidak terkendali, maka pihak yang paling terdampak adalah peternak di level bawah.

Peternak Rakyat Selalu Jadi Pihak Paling Rentan

Siklus harga dalam industri unggas sejatinya bukan hal baru. Namun yang menjadi persoalan adalah pola dampaknya yang selalu berulang: peternak rakyat menjadi pihak yang paling rentan.

Ketika harga ayam tinggi, peternak sering kali diminta untuk menahan produksi atau menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Namun ketika harga jatuh, tidak ada mekanisme perlindungan yang cukup kuat untuk menjaga peternak dari kerugian.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola industri unggas belum sepenuhnya berpihak pada keseimbangan. Peternak rakyat sering kali berada pada posisi yang tidak memiliki daya tawar kuat, baik terhadap pasar maupun terhadap rantai pasok yang lebih besar.

Jika kondisi ini terus berulang tanpa solusi konkret, maka bukan tidak mungkin jumlah peternak mandiri akan terus berkurang. Mereka yang tidak mampu bertahan akan keluar dari usaha, dan pada akhirnya struktur industri akan semakin didominasi oleh pelaku besar.

Sinkronisasi Hulu-Hilir Masih Jadi Tantangan

Dorongan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan industri unggas sebenarnya telah disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU). Namun implementasi di lapangan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Permasalahan utama terletak pada belum terintegrasinya kebijakan dari hulu hingga hilir. Produksi DOC yang tidak terkendali, fluktuasi harga pakan, hingga distribusi ayam di pasar yang tidak merata menjadi faktor utama yang memengaruhi harga livebird.

Tanpa pengendalian yang terkoordinasi, kelebihan pasokan di pasar akan terus terjadi, yang pada akhirnya menekan harga di tingkat peternak. Sementara itu, di sisi hilir, harga produk unggas di tingkat konsumen tidak selalu mencerminkan penurunan harga di tingkat peternak.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya rantai distribusi yang belum efisien serta lemahnya pengawasan terhadap mekanisme pasar.

Suara Peternak: Butuh Keadilan dalam Tata Kelola

Ketua Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, peternak rakyat tidak menolak persaingan dalam industri. Namun, yang dibutuhkan adalah sistem yang adil dan memberikan ruang bagi semua pelaku usaha untuk berkembang.

“Peternak rakyat tidak menolak persaingan, tetapi kami membutuhkan tata kelola industri yang adil dan sinkron. Jika setiap kali harga jatuh peternak rakyat harus menanggung kerugian sendirian, maka lama-lama banyak peternak yang tidak akan mampu bertahan,” ujarnya.

Pernyataan ini mencerminkan realitas yang dihadapi peternak di lapangan. Mereka tidak meminta perlindungan berlebihan, tetapi menginginkan adanya keseimbangan dalam sistem industri.

Ancaman terhadap Ketahanan Pangan

Keberlangsungan peternak rakyat bukan hanya soal ekonomi individu, tetapi juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Ayam merupakan salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat Indonesia.

Jika peternak rakyat terus tertekan dan akhirnya gulung tikar, maka produksi ayam nasional akan terpengaruh. Ketergantungan terhadap pelaku usaha besar akan meningkat, yang berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam distribusi dan harga pangan.

Selain itu, hilangnya peternak rakyat juga berarti berkurangnya lapangan kerja di sektor perdesaan. Dampak sosial ekonomi dari kondisi ini tidak bisa dianggap remeh.

Solusi: Penguatan Kebijakan dan Pengawasan

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah konkret yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Pengendalian Produksi DOC
Produksi DOC harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang berujung pada jatuhnya harga.

2. Stabilitas Harga Pakan
Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan. Kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga pakan akan sangat membantu peternak.

3. Penguatan Sistem Distribusi
Distribusi ayam dari peternak ke pasar harus lebih efisien agar harga di tingkat peternak dan konsumen lebih seimbang.

4. Intervensi Pemerintah Saat Harga Jatuh
Pemerintah perlu memiliki mekanisme intervensi yang jelas ketika harga livebird jatuh di bawah biaya produksi, misalnya melalui penyerapan atau program stabilisasi harga.

5. Transparansi Data Produksi dan Pasar
Data yang akurat dan transparan akan membantu semua pihak dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari overproduksi.

Momentum Perbaikan Industri

Kondisi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam industri perunggasan nasional. Sinkronisasi kebijakan dari hulu hingga hilir bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha besar, hingga organisasi peternak, harus duduk bersama untuk merumuskan solusi yang berkelanjutan. Tanpa kolaborasi yang kuat, masalah yang sama akan terus berulang di masa depan.

Penutup

Penurunan harga livebird yang terus terjadi menjadi pengingat bahwa industri perunggasan nasional masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Di tengah kondisi ini, peternak rakyat kembali menjadi pihak yang paling terdampak.

Menjaga keberlangsungan peternak rakyat bukan hanya soal keadilan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga fondasi ketahanan pangan Indonesia. Jika tidak ada langkah nyata dan terkoordinasi, maka pertanyaan yang muncul hari ini akan terus bergema: sampai kapan peternak rakyat harus bertahan?

Pada 1 Maret 2026, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Food and Drug Authority (SFDA) secara resmi menghentikan impor unggas dan telur dari Indonesia serta 39 negara lainnya. Kebijakan yang tertuang dalam SFDA Nomor 6057 tersebut berlaku efektif sejak 1 Maret 2026 sebagai bagian dari penguatan sistem sanitari dan perlindungan kesehatan pangan.

Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenakan larangan penuh, meskipun sertifikat halal Indonesia telah diakui oleh otoritas Saudi. Kebijakan ini berkaitan dengan belum diperolehnya kembali status bebas Avian Influenza (flu burung) sebagaimana tercatat dalam laporan World Organisation for Animal Health (WOAH), yang menjadi rujukan utama dalam perdagangan internasional produk hewani.

Standar Sanitari sebagai Fondasi Perdagangan Global

Keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam tata niaga pangan global, aspek biosekuriti dan pengakuan status kesehatan hewan menjadi determinan utama dalam penetrasi ekspor. Standar sanitari internasional bukan lagi sekadar persyaratan administratif, melainkan fondasi utama kepercayaan pasar.

Sebagai Ketua Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), kami memandang kebijakan ini sebagai tantangan serius sekaligus momentum strategis bagi industri unggas nasional.

Kebijakan ini perlu dipahami bukan sebagai isu politis ataupun isu halal, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian otoritas Saudi dalam menjaga keamanan pangan dan mencegah risiko penyakit hewan menular.

Kinerja Ekspor Tetap Positif di Tengah Tantangan

Di tengah dinamika tersebut, daya saing industri unggas Indonesia tetap terjaga. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berhasil mempercepat proses penerbitan sertifikat veteriner ekspor menjadi hanya satu hari.

Fasilitasi ini mendorong ekspor 545 ton produk unggas dan turunannya senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste hingga akhir Maret 2026.

Beberapa perusahaan nasional yang telah membuktikan daya saing tersebut antara lain:

1. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
3. PT Malindo Food Delight

Ekspor telur ke Singapura bahkan kini dapat dilakukan setiap hari, yang menunjukkan peningkatan efisiensi sistem perizinan dan kesiapan industri nasional.

Hal ini membuktikan bahwa persoalan akses pasar Arab Saudi bukan terkait kapasitas produksi nasional, melainkan pengakuan status kesehatan hewan secara internasional.

Langkah Strategis ke Depan

Permindo memandang perlu adanya langkah konkret dan terukur untuk memperkuat posisi industri unggas nasional, yaitu:

1. Percepatan pemulihan status bebas Avian Influenza yang diakui WOAH.
2. Penguatan sistem biosekuriti nasional secara menyeluruh.
3. Transparansi dan harmonisasi sistem surveilans penyakit hewan.
4. Peningkatan nilai tambah melalui pengembangan produk olahan berbasis perlakuan panas sesuai standar internasional.
5. Diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan pada satu negara tujuan.

Peluang Pasar Tetap Terbuka

Secara pragmatis, peluang ke pasar Saudi tidak sepenuhnya tertutup. Produk unggas yang telah melalui proses pengolahan tertentu dan memenuhi standar kesehatan internasional masih memiliki potensi untuk memasuki pasar tersebut.

Artinya, terdapat ruang adaptasi melalui hilirisasi industri, peningkatan mutu, serta penguatan diplomasi perdagangan.

Optimisme dan Transformasi Industri

Permindo tetap optimis bahwa dengan komitmen bersama antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga kesehatan hewan internasional, industri unggas Indonesia mampu bangkit lebih kuat, lebih berstandar global, dan lebih berdaya saing.

Momentum ini harus menjadi titik balik transformasi struktural industri unggas nasional—bukan sekadar respons terhadap hambatan dagang, melainkan langkah strategis menuju penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pangan dunia.

Jakarta — Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) mengapresiasi langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam menjaga tren penurunan harga cabai rawit merah serta stabilitas harga daging ayam ras secara nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menegaskan bahwa penguatan pengawasan distribusi dan inspeksi mendadak (sidak) pasar terus dilakukan guna memastikan harga tetap terkendali dan pasokan aman di berbagai daerah.

Stabilitas Harga Dinilai Positif, Namun Hulu Tetap Rentan

PERMINDO menilai stabilitas harga ayam ras di tingkat konsumen pada kisaran Rp38.000–Rp40.000 per kilogram merupakan sinyal positif dalam menjaga inflasi pangan tetap terkendali. Kondisi tersebut dinilai membantu daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Namun demikian, organisasi peternak rakyat ini menekankan bahwa stabilitas di hilir harus berjalan seiring dengan keberlanjutan usaha peternak di hulu.

Saat ini harga DOC broiler di lapangan masih berada pada kisaran Rp7.000 per ekor (ukuran besar), sementara harga ayam hidup (live bird) berada di kisaran Rp22.500–Rp23.500 per kilogram. Secara umum kondisi tersebut relatif stabil, tetapi margin peternak sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pakan yang merupakan komponen biaya produksi terbesar dalam usaha perunggasan.

PERMINDO: Stabilitas Harus Disertai Margin Sehat

Ketua Umum PERMINDO, Kusnan B.B.A., menyatakan bahwa keseimbangan tata kelola perunggasan menjadi kunci utama keberlanjutan sektor ini.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Namun perlu ditegaskan bahwa stabilitas di tingkat konsumen harus dibarengi dengan jaminan margin usaha yang sehat bagi peternak rakyat. Jika harga sarana produksi, terutama pakan, tidak terkendali, maka stabilitas tersebut akan sulit bertahan dalam jangka panjang,” ujar Kusnan.

Ia menambahkan bahwa momentum penguatan peran BUMN dan pengawasan distribusi harus dimanfaatkan untuk menciptakan struktur industri yang lebih berkeadilan.

“Peternak rakyat adalah fondasi ketahanan protein hewani nasional. Negara perlu memastikan tidak terjadi tekanan biaya di hulu, khususnya dari kenaikan harga pakan atau DOC yang tidak rasional. Stabilitas harus dirasakan secara merata, bukan hanya di sisi konsumen,” tegasnya.

Dorong Tata Kelola Perunggasan yang Berkeadilan

PERMINDO memandang tata kelola perunggasan yang sehat harus menjamin tiga prinsip utama, yakni harga wajar bagi masyarakat, margin layak bagi peternak, serta rantai pasok yang transparan dan adil.

Sebagai organisasi peternak rakyat, PERMINDO menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mendorong kebijakan yang menjaga keberlanjutan usaha peternak mandiri di seluruh Indonesia.