PERMINDO Bentuk Koperasi Sekunder, Konsolidasi Peternak

PERMINDO mengambil langkah strategis. Mereka membentuk Koperasi PERMINDO Indonesia (KOPERMINDO). Koperasi sekunder ini untuk menyatukan kekuatan ekonomi peternak rakyat. Semua dari hulu ke hilir.

Ini menjadi berita peternakan yang dinantikan banyak orang. PERMINDO telah lama aktif di advokasi kebijakan. Kini mereka masuk ke tahap baru. Mereka membangun alat ekonomi bersama yang kuat.

Keputusan ini disampaikan di Tangerang pada 31 Agustus 2026. KOPERMINDO dirancang sebagai payung ekonomi. Ini untuk koperasi peternak primer di seluruh Indonesia. Fokusnya pada penghematan biaya produksi. Juga standar mutu dan pemasaran terpadu.

Ketua PERMINDO, Kusnan, menegaskan hal penting. Koperasi sekunder ini tidak mengubah PERMINDO menjadi bisnis murni. Justru, langkah ini melengkapi perjuangan advokasi. KOPERMINDO dikendalikan langsung oleh anggota.

“PERMINDO adalah gerakannya, KOPERMINDO adalah alat ekonominya,” ujar Kusnan. “Selama ini kita banyak bicara soal posisi tawar peternak. Sekarang, lewat koperasi sekunder ini, kita satukan kekuatan ribuan peternak. Ini agar daya beli dan daya jual setara industri besar.”

Menurut Kusnan, masalah utama peternak adalah fragmentasi. Di hulu, pembelian pakan, DOC, bibit, obat, dan vitamin dilakukan kecil-kecilan. Harganya tinggi. Di hilir, penjualan hasil ternak sering sendiri-sendiri. Akibatnya, peternak mudah ditekan harga oleh tengkulak.

Lewat KOPERMINDO, kebutuhan koperasi primer akan digabung. Pengadaan pakan, bibit unggas, sapi, kambing, dan domba bisa dilakukan massal. Harganya jadi kompetitif.

Skema kerjanya sederhana. Setiap koperasi primer menyampaikan kebutuhan dan kapasitas produksi. KOPERMINDO lalu menggabung semua data. Ini menjadi satu kekuatan tawar yang utuh.

Filosofinya sederhana: kebersamaan menghasilkan kekuatan. Bila ribuan peternak bersatu, posisi tawar mereka kuat. Inilah esensi konsolidasi ekonomi PERMINDO.

“Kita tidak mau koperasi sekunder ini hanya formalitas. Targetnya KOPERMINDO menjadi pusat bisnis milik bersama. Sehat dan profesional,” tegas Kusnan.

KOPERMINDO Fokus pada Ekosistem Peternakan

KOPERMINDO akan fokus pada ekosistem peternakan. Rancangan ini menjadi sorotan dalam berita peternakan kali ini. Cakupan usahanya meliputi:

• Perdagangan sarana produksi peternakan secara massal
• Pengumpulan dan grading hasil produksi anggota
• Distribusi produk ternak segar dan olahan
• Pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk

Sorotan berita peternakan ini juga mencakup komoditas utama. Komoditas itu ayam pedaging, ayam petelur, sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba. Semua dikelola dalam satu rantai pasok terpadu.

Hilirisasi sebagai Kunci Diferensiasi

Hilirisasi menjadi pembeda utama KOPERMINDO. Peternak tidak hanya pemasok bahan mentah. Mereka mendapat nilai tambah lewat pengolahan. Juga pengemasan dan merek bersama.

Produk olahan daging, susu, dan telur dipasarkan dengan merek kolektif. Pasar sasarannya modern dan tradisional.

Langkah ini membuka peluang kemitraan nasional. KOPERMINDO bisa bekerja sama dengan industri pangan besar. Juga ritel modern dan lembaga keuangan. Pemerintah dilibatkan untuk jaga stok dan harga.

Tata Kelola Profesional Berbasis Data

KOPERMINDO memakai tata kelola korporasi yang profesional. Pendekatannya berbasis data.

Data dari semua anggota menjadi dasar keputusan. Beberapa data yang dikumpulkan:

• Volume kebutuhan pakan dan sarana produksi
• Kapasitas produksi harian setiap koperasi
• Standar mutu produk
• Tren harga pasar di berbagai daerah

Dengan data yang akurat, KOPERMINDO bisa merencanakan produksi lebih baik. Stok pakan dan jadwal panen teratur. Target pasar jelas. Semua keputusan dibuat dengan angka. Ini membuat koperasi lebih efisien.

Upaya pemerintah untuk mengembalikan harga livebird ke tingkat yang layak patut diapresiasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi usaha peternak rakyat yang selama beberapa waktu menghadapi tekanan akibat rendahnya harga jual ayam hidup.

Namun, komitmen tersebut perlu dikawal secara konsisten agar tidak mengulang pengalaman yang pernah terjadi pada tahun 2023.

Belajar dari Pengalaman Tahun 2023

Pada tahun 2023, harga livebird memang mengalami perbaikan. Sayangnya, kondisi tersebut tidak sepenuhnya meningkatkan keuntungan peternak karena harga DOC (Day Old Chick) justru naik lebih cepat.

Akibatnya, biaya produksi kembali meningkat sehingga margin keuntungan yang mulai dirasakan peternak kembali tergerus. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bahwa perbaikan harga jual ayam tidak akan memberikan manfaat optimal apabila biaya produksi juga meningkat secara signifikan.

Komitmen Harga Livebird Sudah Ada, Pengendalian Harga DOC Belum Jelas

Dalam Komitmen Bersama yang ditandatangani pada 29 Juni 2026, seluruh pemangku kepentingan menyepakati target kenaikan harga livebird hingga minimal Rp19.500 per kilogram.

Namun demikian, dokumen tersebut belum menunjukkan komitmen yang sama kuat terhadap pengendalian harga DOC maupun pengendalian produksinya.

Padahal, kedua aspek tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap biaya produksi peternak rakyat.

Mengapa Harga DOC Mulai Naik Saat Masih Terjadi Oversuplai?

Pertanyaan yang layak menjadi perhatian adalah mengapa harga DOC mulai mengalami kenaikan, padahal proyeksi menunjukkan oversuplai DOC pada Juli masih sekitar 17 persen.

Secara mekanisme pasar, ketika pasokan masih berlebih, harga seharusnya cenderung stabil atau bahkan menurun. Oleh karena itu, kenaikan harga DOC di tengah kondisi oversuplai perlu mendapatkan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak.

Apabila kondisi oversuplai masih berlangsung tetapi harga DOC terus meningkat, maka beban usaha kembali ditanggung oleh peternak rakyat yang harus membeli DOC dengan harga lebih tinggi pada periode produksi berikutnya.

Margin Peternak Jangan Berpindah ke Sektor Hulu

Perbaikan harga livebird tidak boleh hanya menjadi kabar baik di atas kertas.

Jika keuntungan peternak justru berpindah ke sektor hulu akibat kenaikan harga DOC, maka tujuan utama stabilisasi industri perunggasan belum benar-benar tercapai.

Peternak tetap menghadapi biaya produksi yang tinggi sehingga keuntungan usaha kembali menyusut meskipun harga jual ayam meningkat.

Pengendalian Produksi Harus Konsisten

Pemerintah telah meminta seluruh pelaku usaha menjaga keseimbangan produksi sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2024.

Karena itu, pengendalian produksi DOC juga perlu dijalankan secara disiplin dan konsisten. Oversuplai harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga harga DOC dapat terbentuk secara wajar sesuai kondisi pasar.

Langkah tersebut akan menciptakan keseimbangan yang lebih sehat bagi seluruh rantai usaha perunggasan.

Stabilisasi Industri Perunggasan Harus Melindungi Margin Peternak

Peternak rakyat tidak hanya membutuhkan kenaikan harga livebird.

Yang jauh lebih penting adalah adanya kebijakan yang mampu melindungi margin usaha dari hulu hingga hilir. Hal tersebut mencakup:

• harga livebird yang menguntungkan peternak;
• harga DOC yang tetap wajar;
• pengendalian produksi sesuai kebutuhan pasar;
• pengawasan yang transparan dan konsisten.

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh peternak tidak kembali hilang akibat meningkatnya biaya produksi.

Kesimpulan

Keberhasilan program stabilisasi industri perunggasan tidak hanya diukur dari tercapainya target harga livebird minimal Rp19.500 per kilogram.

Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika peternak rakyat memperoleh keuntungan yang layak, berkelanjutan, serta tidak kembali tertekan oleh kenaikan biaya produksi, khususnya harga DOC.

Stabilisasi yang efektif harus menjaga keseimbangan antara harga jual ayam hidup, harga DOC, pengendalian produksi, dan transparansi pengawasan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, industri perunggasan nasional dapat tumbuh secara sehat sekaligus memberikan perlindungan nyata bagi peternak rakyat.

1. Anatomi Makro: Transmisi Depresiasi Moneter ke Krisis Margin Squeeze
   Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya dinamika transmisi kebijakan moneter yang destruktif terhadap sektor riil ekonomi. Ketika nilai tukar Rupiah terdepresiasi tajam hingga menyentuh angka Rp18.000 per Dolar AS, dampak paling instan dan masif terjadi pada industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor (import-dependent industries), seperti sektor peternakan ayam petelur (layer) dan ayam pedaging (broiler).
   Secara ilmiah, industri perunggasan nasional mengalami fenomena triple whammy effect (tiga pukulan simultan):
2. Sisi Hulu (Input Cost Shock): Lonjakan kurs dolar langsung mengerek harga komponen pakan (terutama bungkil kedelai/soybean meal dan suplemen inti). Ditambah kenaikan harga BBM non-subsidi, biaya logistik ikut membengkak. Hal ini mendongkrak Harga Pokok Penjualan (HPP) ke level yang tidak sehat: Rp24.000/kg untuk petelur dan Rp20.500 – Rp21.000/kg untuk broiler.
3. Sisi Tengah (Over-Supply Transmisi): Di tingkat produsen, pasokan komoditas telur dan livebird (ayam hidup) justru melimpah ruah di pasar.
4. Sisi Hilir (Demand Destruction): Akibat tekanan inflasi umum, daya beli dan serapan pasar domestik melemah drastis. Hukum ekonomi pasar bekerja secara absolut: pasokan yang melimpah bertemu dengan permintaan yang lesu (low demand) memaksa harga jual jatuh bebas di bawah biaya modal.

Komparasi Metrik Biaya vs Realitas Pasar per Juni 2026:

2. Evaluasi dan Kritik Sikap Kebijakan Pemerintah Saat Ini
   Melihat kondisi yang kian kritis, sikap kebijakan pemerintah dinilai belum menyentuh akar permasalahan struktural dan cenderung lambat memitigasi risiko. Secara ilmiah, ada beberapa titik lemah dalam respons kebijakan yang berjalan:

Narasi Makro vs Realitas Mikro: Pemerintah kerap mengedepankan komunikasi publik bahwa “fundamental ekonomi dan ketahanan pangan aman” hanya berdasarkan angka inflasi agregat yang terlihat rendah. Padahal, inflasi pangan yang rendah saat ini bersifat semu terjadi karena harga di tingkat peternak dipaksa hancur akibat lemahnya serapan, bukan karena efisiensi biaya produksi.
Absensi Kebijakan Stabilisasi Biaya Input: Belum ada langkah makropudensial atau fiskal taktis untuk mengerem dampak kurs Rp18.000 terhadap bahan baku pakan. Pembiaran ini membuat peternak mandiri harus bertarung sendirian melawan fluktuasi mata uang global.
Kegagalan Distribusi dan Buffer Stock: Lembaga pangan buatan pemerintah belum berfungsi optimal sebagai penyerap surplus (offtaker) di saat terjadi pasokan melimpah (over-supply). Kebijakan intervensi sering kali baru muncul secara reaktif saat harga di konsumen melonjak tinggi, namun abai ketika harga di tingkat peternak hancur di bawah modal.

3. Formulasi Kebijakan yang Seharusnya Diambil Pemerintah
   Secara teoretis dan aplikatif, instrumen negara harus segera digeser dari posisi penonton ekonomi menjadi enabler dan stabilizator melalui eksekusi kebijakan di dua lini utama:

A. Intervensi Sisi Hulu (Supply-Side Policy)
Negara tidak boleh membiarkan pasar hulu pakan terdistorsi oleh fluktuasi kurs secara liar. Kebijakan yang harus diambil:

1. Subsidi Logistik dan Tarif Impor Kemudahan: Menghapus atau memotong pajak dan restribusi logistik pelabuhan khusus untuk bahan baku pakan ternak rakyat demi menekan HPP kembali di bawah Rp20.000.
2. Akselerasi Substitusi Bahan Baku Lokal: Memberikan insentif fiskal bagi industri pakan yang menyerap jagung dan bahan baku alternatif lokal secara masif, guna memutus rantai ketergantungan terhadap mata uang Dolar AS.

B. Intervensi Sisi Hilir (Demand-Side Policy)
Pemerintah harus menciptakan “permintaan buatan” (artificial demand) untuk menyerap over-supply dan menaikkan harga pasar ke titik keseimbangan baru:

1. Kebijakan Offtaker Agresif melalui BUMN/BUMD: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau BULOG harus membeli langsung telur (di harga Rp25.000/kg) dan broiler (di harga Rp22.000/kg) langsung dari peternak rakyat mandiri.
2. Alokasi Bansos Protein: Hasil serapan over-supply tersebut jangan ditimbun, melainkan langsung didistribusikan sebagai Bantuan Sosial (Bansos) pangan nontunai berupa telur dan daging ayam kepada masyarakat kelas bawah dan program penanganan stunting.
   Langkah hilir ini secara ilmiah akan menghasilkan double-win solution: menyerap kelebihan barang di tingkat peternak (harga kembali normal) sekaligus menaikkan status gizi masyarakat di tengah lesunya daya beli. Kesimpulan
   Sikap pembiaran atau sekadar mengeluarkan imbauan tanpa intervensi anggaran adalah bentuk kegagalan mitigasi ekonomi. Krisis perunggasan nasional per Juni 2026 ini bukan lagi siklus bisnis biasa, melainkan ancaman nyata runtuhnya struktur ketahanan protein nasional. Solusi ilmiahnya tunggal: Pemerintah wajib hadir sebagai pembeli siaga (buyer of last resort) di hilir untuk menyerap surplus pasokan, sekaligus memberikan proteksi biaya input di hulu guna menyelamatkan eksistensi peternak rakyat Indonesia.

Bogor,06-07-2026
PERMINDO
(Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia)