Jakarta – Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) menilai rendahnya harga ayam hidup (Live Bird/LB) yang berlangsung dalam waktu lama tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor kelebihan pasokan (over supply). Di balik anjloknya harga ayam di tingkat peternak, terdapat persoalan struktural yang saling berkaitan mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat.
Saat ini harga ayam hidup di berbagai sentra produksi nasional berada pada kisaran Rp17.000–18.000 per kilogram, sementara biaya pokok produksi (HPP) peternak telah mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram. Pada saat yang sama, harga pakan yang menjadi komponen terbesar biaya produksi terus mengalami kenaikan dan kini berada pada kisaran Rp8.600–9.500 per kilogram, atau naik sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.
Kondisi tersebut menyebabkan peternak rakyat mengalami kerugian sekitar Rp4.000–5.000 per kilogram ayam yang dijual. Dengan rata-rata bobot panen mencapai 2 kilogram per ekor, kerugian peternak dapat mencapai Rp8.000–10.000 per ekor ayam.
PERMINDO: Peternak Menghadapi Krisis Margin Usaha
Menurut PERMINDO, situasi yang terjadi saat ini merupakan bentuk Cost-Price Squeeze, yaitu kondisi ketika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual justru mengalami penurunan.
Fenomena tersebut membuat margin usaha peternak terus tergerus dan berpotensi mengancam keberlanjutan usaha peternakan rakyat di berbagai daerah.
“Peternak rakyat tidak sedang menghadapi krisis harga ayam semata, tetapi menghadapi krisis margin usaha akibat harga jual yang turun bersamaan dengan kenaikan biaya pakan yang tidak terkendali,” tegas PERMINDO.
Tata Kelola Impor Bahan Baku Pakan Dinilai Memicu Tekanan Likuiditas
PERMINDO menilai akar persoalan tidak berhenti pada tingginya harga pakan dan rendahnya harga ayam hidup. Organisasi peternak tersebut melihat adanya efek domino dalam rantai pasok nasional yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menurut PERMINDO, perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem pembayaran Cash Before Delivery (CBD) telah meningkatkan kebutuhan modal kerja industri pakan secara signifikan.
Bahan baku utama seperti soybean meal (SBM), feed wheat, dan berbagai komponen pakan lainnya kini membutuhkan dukungan likuiditas yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Dalam kondisi tersebut, pabrik pakan skala menengah dan kecil yang tidak memiliki kekuatan modal seperti perusahaan besar menghadapi tekanan arus kas yang semakin berat.
Krisis Likuiditas Memicu Panic Selling di Tingkat Peternak
Akibat tekanan likuiditas tersebut, banyak pabrik pakan harus mempercepat penagihan kepada peternak guna menjaga ketersediaan dana untuk pembelian bahan baku berikutnya. Tekanan yang semula berada di tingkat industri pakan kemudian berpindah ke tingkat peternak.
Peternak yang membutuhkan dana untuk membayar pakan, DOC, obat-obatan, tenaga kerja, serta operasional kandang akhirnya terpaksa menjual ayam lebih cepat meskipun harga pasar sedang rendah.
Dalam banyak kasus, ayam dijual sebelum mencapai bobot optimal hanya untuk memenuhi kebutuhan pembayaran yang mendesak.
Fenomena ini memunculkan praktik panic selling atau penjualan terpaksa yang terjadi secara luas di berbagai sentra produksi ayam nasional.
Posisi Tawar Peternak Melemah, Harga Ayam Semakin Tertekan
Ketika banyak peternak menjual ayam dalam waktu bersamaan akibat tekanan pembayaran, posisi tawar peternak melemah drastis.
Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pedagang perantara atau middle man yang memiliki kemampuan membeli dalam jumlah besar dan mengendalikan arus perdagangan di lapangan.
Akibatnya, harga ayam hidup semakin tertekan dan kerap bergerak jauh di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
PERMINDO menilai kondisi tersebut merupakan contoh nyata dari teori Bullwhip Effect dalam rantai pasok, yaitu ketika gangguan yang terjadi di sektor hulu menghasilkan dampak yang jauh lebih besar di sektor hilir.
Dalam konteks perunggasan nasional, persoalan awal berupa tekanan likuiditas akibat mekanisme pengadaan bahan baku impor akhirnya bermuara pada jatuhnya harga ayam hidup di tingkat peternak.
Dengan demikian, harga Live Bird (LB) yang rendah saat ini tidak lagi sepenuhnya mencerminkan keseimbangan supply dan demand yang sesungguhnya. Harga lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan likuiditas, ketimpangan modal, dan ketidakseimbangan posisi tawar antar pelaku usaha dalam rantai pasok.
Peternak Rakyat Menjadi Kelompok Paling Rentan
Di sisi lain, perusahaan besar dinilai relatif lebih mampu bertahan karena memiliki modal kerja yang kuat, akses pembiayaan yang luas, kemampuan menyimpan stok bahan baku lebih lama, serta fasilitas penyimpanan karkas dan produk olahan.
Sebaliknya, peternak rakyat dan pabrik pakan skala menengah-kecil sangat bergantung pada perputaran kas harian sehingga menjadi kelompok yang paling rentan ketika terjadi tekanan pasar.
PERMINDO menegaskan bahwa apabila kondisi ini terus berlangsung, maka yang pertama kali tersingkir bukanlah perusahaan besar, melainkan peternak rakyat dan pelaku usaha menengah yang selama ini menjadi tulang punggung produksi protein hewani nasional.
PERMINDO Usulkan Langkah Korektif kepada Pemerintah
PERMINDO meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta BUMN pangan untuk melakukan langkah korektif yang menyentuh akar persoalan.
Beberapa usulan yang disampaikan antara lain:
Evaluasi dampak tata kelola impor bahan baku pakan terhadap likuiditas industri.
Penyediaan fasilitas pembiayaan rantai pasok bagi pabrik pakan menengah dan kecil.
Pembentukan buffer stock bahan baku nasional.
Penguatan program serapan ayam hidup dan karkas ketika harga berada di bawah HPP.
Pembangunan sistem data nasional yang transparan mengenai produksi DOC, populasi ayam, stok karkas, dan kebutuhan pasar.
Selain itu, PERMINDO juga mendorong agar BUMN pangan mengambil peran lebih aktif sebagai penyeimbang pasar dan penyedia instrumen stabilisasi, bukan sekadar menjadi pelaku perdagangan yang mengikuti mekanisme pasar.
“Jika akar persoalan likuiditas dalam rantai pasok ini tidak segera diselesaikan, maka harga ayam berpotensi terus berulang jatuh di bawah biaya produksi peternak. Yang dibutuhkan peternak rakyat bukan bantuan sesaat, melainkan perbaikan ekosistem usaha yang sehat, adil, transparan, dan berkelanjutan,” tegas PERMINDO.
Menurut organisasi tersebut, keberlangsungan peternak rakyat harus menjadi perhatian bersama karena sektor perunggasan tidak hanya menyangkut jutaan pelaku usaha di daerah, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional.
Pernyataan Kunci
“Harga ayam yang rendah berkepanjangan saat ini bukan semata-mata akibat over supply, melainkan akumulasi efek domino dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri, panic selling peternak, dan ketimpangan struktur pasar yang pada akhirnya menekan harga jauh di bawah biaya produksi peternak rakyat.”
Emery Anindya adalah seorang jurnalis publik (public journalist) yang berdedikasi untuk mengubah ruang berita menjadi ruang kolaborasi warga. Melalui pendekatan jurnalisme solusi (solutions journalism), Emery tidak hanya melaporkan masalah, tetapi juga aktif memfasilitasi dialog publik untuk menemukan jalan keluar bersama komunitas
PERMINDO berpandangan bahwa posisi Wakil Menteri Pertanian yang saat ini kosong merupakan momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap peternak rakyat Indonesia.
Kami berharap figur yang akan mengisi posisi tersebut adalah sosok yang memiliki integritas, independensi, memahami persoalan riil peternak di lapangan, serta bebas dari potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kebijakan perunggasan nasional.
Peternak rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan tata kelola sektor pertanian dan perunggasan berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada keberlangsungan usaha peternak mandiri.
PERMINDO tidak mempersoalkan siapa pun secara pribadi. Namun kami mengingatkan bahwa jabatan publik harus diisi oleh figur yang mengutamakan kepentingan bangsa, ketahanan pangan, dan kesejahteraan peternak rakyat di atas kepentingan kelompok usaha tertentu.
Inilah saatnya pemerintah menghadirkan kepemimpinan yang benar-benar mendengar suara peternak rakyat.
Berita Peternakan: Pakan Meroket, Peternak Tertekan
Industri peternakan Indonesia saat ini menghadapi badai serius. Berita peternakan kali ini mengupas krisis yang melanda sektor pakan ternak, khususnya ayam petelur dan ayam potong. Harga pokok produksi yang tak terkendali membuat peternak rakyat mandiri kesulitan bertahan. Kebijakan impor satu pintu melalui PT Berdikari BUMN justru memperparah keadaan. Simak laporan lengkapnya.
Krisis Harga Pakan Ternak Makin Dalam
Dalam beberapa bulan terakhir, harga bahan baku pakan ternak meroket tajam. Soybean meal, salah satu komponen utama pakan, mengalami kenaikan lebih dari Rp2.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh kebijakan impor satu pintu yang diterapkan pemerintah. Peternak rakyat mandiri menjadi pihak yang paling terpukul.
“Kami tidak sanggup lagi. Harga pakan naik terus, tapi harga jual live bird justru turun. Selisihnya terlalu jauh,” ujar Slamet, peternak ayam potong di Jawa Barat. Ia mengaku modal produksi setiap siklus semakin besar, sementara pendapatan tidak sebanding.
Data dari Asosiasi Peternak Ayam Mandiri menunjukkan bahwa harga pokok produksi (HPP) ayam potong kini berkisar Rp20.000–Rp22.000 per kilogram. Namun harga jual di tingkat peternak hanya Rp17.000–Rp18.000 per kilogram. Artinya, setiap kilogram ayam yang dijual, peternak merugi hingga Rp4.000.
Dampak bagi Peternak Rakyat
Peternak rakyat mandiri adalah tulang punggung sektor peternakan nasional. Mereka mengelola usaha secara mandiri tanpa mitra integrator. Namun, krisis kali ini memaksa banyak dari mereka gulung tikar. Berita peternakan mencatat setidaknya 30% peternak mandiri di Pulau Jawa sudah berhenti berproduksi dalam tiga bulan terakhir.
Berikut dampak langsung yang dirasakan peternak:
Beban operasional membengkak – Biaya pakan mencapai 70% dari total biaya produksi. Kenaikan harga soybean meal langsung menghantam margin.
Harga jual anjlok – Permintaan pasar yang stagnan membuat harga live bird tidak mampu menutupi HPP.
Utang menumpuk – Banyak peternak terpaksa meminjam dari rentenir atau koperasi dengan bunga tinggi untuk membeli pakan.
Produksi menurun drastis – Peternak mengurangi jumlah ayam yang dipelihara atau memperpanjang waktu panen.
Kondisi ini tidak hanya mengancam kelangsungan usaha peternak, tetapi juga pasokan daging ayam nasional. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berpotensi mengalami defisit produksi ayam potong.
Kebijakan Impor Satu Pintu Menuai Kritik
Kebijakan impor satu pintu melalui PT Berdikari BUMN awalnya bertujuan menstabilkan harga pakan. Namun faktanya, harga soybean meal justru melonjak. Para pengamat menilai sistem ini menciptakan monopoli yang tidak efisien. Berita peternakan mengungkap bahwa harga soybean meal di pasar domestik kini lebih tinggi Rp2.000–Rp3.000 per kilogram dibandingkan harga internasional.
“Seharusnya impor satu pintu bisa menekan harga, bukan sebaliknya. Yang terjadi, peternak dibebani biaya tambahan tanpa transparansi,” kata Ahmad Fauzi, ekonom pertanian dari Universitas Gadjah Mada. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi segera.
Selain itu, peternak juga mengeluhkan sulitnya akses terhadap pakan impor. Proses birokrasi yang panjang membuat pasokan terlambat tiba. Akibatnya, peternak terpaksa membeli pakan dari pedagang perantara dengan harga lebih mahal.
Peran PT Berdikari BUMN
PT Berdikari sebagai BUMN yang ditunjuk sebagai satu-satunya importir soybean meal dinilai kurang responsif. Distribusi pakan tidak merata, terutama ke daerah-daerah sentra peternakan. Peternak di luar Jawa seringkali menerima pakan dengan harga lebih tinggi karena biaya logistik.
“Kami di Sumatera harus bayar ongkos kirim sendiri. Itu bikin harga pakan semakin tidak terjangkau,” keluh Rudi, peternak ayam petelur di Lampung. Ia berharap pemerintah membuka kembali izin impor bagi perusahaan swasta agar persaingan harga kembali sehat.
Harapan dan Solusi ke Depan
Menghadapi krisis ini, peternak dan asosiasi telah mengajukan sejumlah permintaan kepada pemerintah. Berita peternakan merangkum beberapa solusi yang diusulkan:
Deregulasi impor pakan – Membuka kembali izin impor untuk perusahaan swasta guna menekan harga.
Subsidi pakan langsung – Memberikan bantuan langsung kepada peternak rakyat mandiri, misalnya dalam bentuk paket pakan murah.
Penetapan harga atap – Pemerintah perlu menetapkan harga maksimal soybean meal agar tidak merugikan peternak.
Pengawasan distribusi – Memastikan pakan impor sampai ke tangan peternak dengan harga wajar dan tepat waktu.
Di sisi lain, peternak juga didorong untuk diversifikasi pakan. Misalnya menggunakan bahan lokal seperti jagung, dedak, atau bungkil kelapa sebagai campuran. Namun kapasitas produksi bahan baku lokal masih terbatas. Pemerintah perlu memperkuat sektor hulu agar ketergantungan pada impor berkurang.
“Kami butuh kebijakan yang pro-peternak rakyat. Jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegas Ketua Asosiasi Peternak Ayam Mandiri, Haryanto. Ia optimistis jika pemerintah mendengar aspirasi peternak, industri peternakan bisa bangkit kembali.
Kesimpulan
Berita peternakan kali ini menggambarkan betapa gentingnya situasi di lapangan. Kenaikan harga pakan akibat kebijakan impor satu pintu menjadi momok bagi peternak rakyat. Tanpa langkah konkret, ribuan peternak mandiri terancam kehilangan mata pencaharian. Pemerintah harus segera turun tangan, bukan hanya untuk menyelamatkan peternak, tetapi juga menjaga ketahanan pangan nasional.
Kami akan terus memantau perkembangan berita peternakan ini. Apakah ada perubahan kebijakan? Bagaimana nasib peternak ke depan? Ikuti terus laporan kami.
Industri pakan ternak tengah menghadapi badai. Harga pokok produksi melonjak drastis, sementara harga jual live bird tak bergerak signifikan. Situasi ini sangat memberatkan peternak rakyat mandiri. Kebijakan impor pakan satu pintu melalui PT Berdikari BUMN menjadi pemicu utama. Kenaikan harga soybean meal mencapai lebih dari Rp2.000 per kilogram. Berita peternakan ini mengungkap betapa tertekannya para peternak di lapangan.
Lonjakan Harga Pakan Hantam Peternak Mandiri
Harga pakan ayam petelur dan ayam potong terus meroket. Peternak rakyat yang selama ini bergantung pada pakan impor merasakan dampaknya. Mereka tak mampu lagi menanggung beban produksi yang membengkak. Kebijakan impor satu pintu melalui PT Berdikari membuat rantai pasok semakin mahal. Akibatnya, harga soybean meal—salah satu bahan baku utama pakan—melonjak tajam.
Dampak Kebijakan Impor Satu Pintu
Kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada peternak kecil. Dengan hanya satu pintu impor, harga bisa dikendalikan sepihak. PT Berdikari sebagai BUMN seharusnya menjaga stabilitas harga. Namun kenyataannya, justru terjadi lonjakan hingga Rp2.000 per kg soybean meal. Peternak mengeluh karena biaya pakan kini mencapai 70 persen dari total biaya produksi.
Perbandingan HPP dan Harga Jual yang Timpang
Harga pokok produksi (HPP) ayam potong terus naik. Saat ini, HPP diperkirakan Rp25.000 per kg, sementara harga jual live bird hanya Rp18.000-Rp20.000 per kg. Selisih yang besar membuat peternak merugi. Begitu pula dengan ayam petelur. Harga telur tak kunjung naik seiring kenaikan pakan. Para peternak hidup dalam tekanan ekonomi yang berat.
Peternak Terjepit di Antara Biaya dan Pendapatan
Beban operasional peternak mandiri meningkat drastis. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk pakan, sementara pendapatan stagnan. Banyak peternak mulai mengurangi populasi ayam atau bahkan berhenti berproduksi. Jika tidak ada perubahan kebijakan, ribuan peternak rakyat terancam gulung tikar. Berita peternakan ini menggambarkan situasi yang sangat kritis.
Beban Operasional Meningkat Tajam
Selain soybean meal, bahan baku lain seperti jagung dan bungkil kedelai juga ikut naik. Peternak yang biasa membeli pakan siap pakai harus merogoh kocek lebih dalam. Seorang peternak di Jawa Barat menuturkan, biaya pakan per ekor ayam potong naik 30 persen dalam setahun. “Kami tidak bisa menaikkan harga jual karena permintaan pasar rendah,” ujarnya.
Daya Tahan Peternak Makin Menipis
Banyak peternak mandiri yang sudah kehabisan modal. Mereka biasanya mengandalkan pinjaman bank atau koperasi. Namun dengan kerugian terus-menerus, cicilan pinjaman pun tak terbayar. Kondisi ini memicu gelombang PHK di sektor peternakan skala kecil. Jika tidak segera diatasi, rantai pasok ayam nasional bisa terganggu.
Mencari Solusi di Tengah Keterpurukan
Peternak dan asosiasi mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor satu pintu. Mereka meminta agar impor pakan dibuka kembali secara kompetitif. Dengan begitu, harga soybean meal bisa turun ke tingkat yang wajar. Berita peternakan mencatat beberapa alternatif yang mulai digulirkan.
Seruan Revisi Kebijakan Impor
Gabungan Perusahaan Peternakan Indonesia (GPPI) mengusulkan agar impor pakan tidak dimonopoli oleh satu BUMN. Mereka menilai persaingan pasar akan menekan harga. Selain itu, pengawasan terhadap PT Berdikari juga perlu diperketat. “Kami tidak anti-BUMN, tetapi kebijakan harus adil bagi semua,” ujar Ketua GPPI.
Alternatif Pakan Lokal
Sebagian peternak mulai beralih ke pakan lokal seperti dedak, ampas tahu, atau bungkil sawit. Namun kualitas dan konsistensi pasokan masih menjadi kendala. Penelitian tentang pakan alternatif perlu digencarkan. Pemerintah juga didorong memberikan subsidi pakan bagi peternak kecil. Diversifikasi pakan bisa menjadi solusi jangka panjang.
Krisis ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Berita peternakan akan terus memantau perkembangan nasib peternak rakyat. Tanpa perubahan kebijakan yang cepat, sektor peternakan mandiri bisa ambruk. Peternak berharap ada terobosan dari pemerintah agar mereka bisa kembali bernapas lega.
Harga soybean meal naik Rp2.000/kg akibat kebijakan impor satu pintu.
HPP ayam potong Rp25.000/kg, harga jual hanya Rp18.000-Rp20.000/kg.
Peternak mandiri terancam gulung tikar jika tidak ada intervensi pemerintah.
Alternatif pakan lokal perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan impor.
Berita peternakan ini menegaskan pentingnya keberpihakan pada peternak rakyat. Mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Jangan biarkan mereka terjepit oleh kebijakan yang tidak berpihak. Saatnya pemerintah mendengar suara peternak di lapangan.
Contains information related to marketing campaigns of the user. These are shared with Google AdWords / Google Ads when the Google Ads and Google Analytics accounts are linked together.
90 days
__utma
ID used to identify users and sessions
2 years after last activity
__utmt
Used to monitor number of Google Analytics server requests
10 minutes
__utmb
Used to distinguish new sessions and visits. This cookie is set when the GA.js javascript library is loaded and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to the Google Analytics server.
30 minutes after last activity
__utmc
Used only with old Urchin versions of Google Analytics and not with GA.js. Was used to distinguish between new sessions and visits at the end of a session.
End of session (browser)
__utmz
Contains information about the traffic source or campaign that directed user to the website. The cookie is set when the GA.js javascript is loaded and updated when data is sent to the Google Anaytics server
6 months after last activity
__utmv
Contains custom information set by the web developer via the _setCustomVar method in Google Analytics. This cookie is updated every time new data is sent to the Google Analytics server.
2 years after last activity
__utmx
Used to determine whether a user is included in an A / B or Multivariate test.
18 months
_ga
ID used to identify users
2 years
_gali
Used by Google Analytics to determine which links on a page are being clicked
30 seconds
_ga_
ID used to identify users
2 years
_gid
ID used to identify users for 24 hours after last activity
24 hours
_gat
Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager