berita peternakan

PERMINDO berpandangan bahwa posisi Wakil Menteri Pertanian yang saat ini kosong merupakan momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap peternak rakyat Indonesia.

Kami berharap figur yang akan mengisi posisi tersebut adalah sosok yang memiliki integritas, independensi, memahami persoalan riil peternak di lapangan, serta bebas dari potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kebijakan perunggasan nasional.

Peternak rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan tata kelola sektor pertanian dan perunggasan berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada keberlangsungan usaha peternak mandiri.

PERMINDO tidak mempersoalkan siapa pun secara pribadi. Namun kami mengingatkan bahwa jabatan publik harus diisi oleh figur yang mengutamakan kepentingan bangsa, ketahanan pangan, dan kesejahteraan peternak rakyat di atas kepentingan kelompok usaha tertentu.

Inilah saatnya pemerintah menghadirkan kepemimpinan yang benar-benar mendengar suara peternak rakyat.

Berita Peternakan: Krisis Pakan Ternak

Industri pakan ternak tengah menghadapi badai. Harga pokok produksi melonjak drastis, sementara harga jual live bird tak bergerak signifikan. Situasi ini sangat memberatkan peternak rakyat mandiri. Kebijakan impor pakan satu pintu melalui PT Berdikari BUMN menjadi pemicu utama. Kenaikan harga soybean meal mencapai lebih dari Rp2.000 per kilogram. Berita peternakan ini mengungkap betapa tertekannya para peternak di lapangan.

Lonjakan Harga Pakan Hantam Peternak Mandiri

Harga pakan ayam petelur dan ayam potong terus meroket. Peternak rakyat yang selama ini bergantung pada pakan impor merasakan dampaknya. Mereka tak mampu lagi menanggung beban produksi yang membengkak. Kebijakan impor satu pintu melalui PT Berdikari membuat rantai pasok semakin mahal. Akibatnya, harga soybean meal—salah satu bahan baku utama pakan—melonjak tajam.

Dampak Kebijakan Impor Satu Pintu

Kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada peternak kecil. Dengan hanya satu pintu impor, harga bisa dikendalikan sepihak. PT Berdikari sebagai BUMN seharusnya menjaga stabilitas harga. Namun kenyataannya, justru terjadi lonjakan hingga Rp2.000 per kg soybean meal. Peternak mengeluh karena biaya pakan kini mencapai 70 persen dari total biaya produksi.

Perbandingan HPP dan Harga Jual yang Timpang

Harga pokok produksi (HPP) ayam potong terus naik. Saat ini, HPP diperkirakan Rp25.000 per kg, sementara harga jual live bird hanya Rp18.000-Rp20.000 per kg. Selisih yang besar membuat peternak merugi. Begitu pula dengan ayam petelur. Harga telur tak kunjung naik seiring kenaikan pakan. Para peternak hidup dalam tekanan ekonomi yang berat.

Peternak Terjepit di Antara Biaya dan Pendapatan

Beban operasional peternak mandiri meningkat drastis. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk pakan, sementara pendapatan stagnan. Banyak peternak mulai mengurangi populasi ayam atau bahkan berhenti berproduksi. Jika tidak ada perubahan kebijakan, ribuan peternak rakyat terancam gulung tikar. Berita peternakan ini menggambarkan situasi yang sangat kritis.

Beban Operasional Meningkat Tajam

Selain soybean meal, bahan baku lain seperti jagung dan bungkil kedelai juga ikut naik. Peternak yang biasa membeli pakan siap pakai harus merogoh kocek lebih dalam. Seorang peternak di Jawa Barat menuturkan, biaya pakan per ekor ayam potong naik 30 persen dalam setahun. “Kami tidak bisa menaikkan harga jual karena permintaan pasar rendah,” ujarnya.

Daya Tahan Peternak Makin Menipis

Banyak peternak mandiri yang sudah kehabisan modal. Mereka biasanya mengandalkan pinjaman bank atau koperasi. Namun dengan kerugian terus-menerus, cicilan pinjaman pun tak terbayar. Kondisi ini memicu gelombang PHK di sektor peternakan skala kecil. Jika tidak segera diatasi, rantai pasok ayam nasional bisa terganggu.

Mencari Solusi di Tengah Keterpurukan

Peternak dan asosiasi mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor satu pintu. Mereka meminta agar impor pakan dibuka kembali secara kompetitif. Dengan begitu, harga soybean meal bisa turun ke tingkat yang wajar. Berita peternakan mencatat beberapa alternatif yang mulai digulirkan.

Seruan Revisi Kebijakan Impor

Gabungan Perusahaan Peternakan Indonesia (GPPI) mengusulkan agar impor pakan tidak dimonopoli oleh satu BUMN. Mereka menilai persaingan pasar akan menekan harga. Selain itu, pengawasan terhadap PT Berdikari juga perlu diperketat. “Kami tidak anti-BUMN, tetapi kebijakan harus adil bagi semua,” ujar Ketua GPPI.

Alternatif Pakan Lokal

Sebagian peternak mulai beralih ke pakan lokal seperti dedak, ampas tahu, atau bungkil sawit. Namun kualitas dan konsistensi pasokan masih menjadi kendala. Penelitian tentang pakan alternatif perlu digencarkan. Pemerintah juga didorong memberikan subsidi pakan bagi peternak kecil. Diversifikasi pakan bisa menjadi solusi jangka panjang.

Krisis ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Berita peternakan akan terus memantau perkembangan nasib peternak rakyat. Tanpa perubahan kebijakan yang cepat, sektor peternakan mandiri bisa ambruk. Peternak berharap ada terobosan dari pemerintah agar mereka bisa kembali bernapas lega.

• Harga soybean meal naik Rp2.000/kg akibat kebijakan impor satu pintu.
• HPP ayam potong Rp25.000/kg, harga jual hanya Rp18.000-Rp20.000/kg.
• Peternak mandiri terancam gulung tikar jika tidak ada intervensi pemerintah.
• Alternatif pakan lokal perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan impor.

Berita peternakan ini menegaskan pentingnya keberpihakan pada peternak rakyat. Mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Jangan biarkan mereka terjepit oleh kebijakan yang tidak berpihak. Saatnya pemerintah mendengar suara peternak di lapangan.

Momentum gerakan “Dorong Rembug” yang diinisiasi oleh Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian menjadi harapan baru bagi peternak rakyat. Dalam forum tersebut, disampaikan pesan yang sangat penting bahwa korporasi maupun perusahaan integrasi tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan di atas penderitaan peternak rakyat.

Pernyataan tersebut bukan sekadar pesan moral, tetapi seharusnya menjadi pijakan dalam pengawasan pasar dan tata kelola industri perunggasan nasional.

Namun, kondisi yang terjadi di lapangan justru memunculkan kekhawatiran baru.

Sebelum harga Live Bird (LB) benar-benar bergerak membaik secara merata, harga DOC telah mengalami kenaikan hingga di atas Rp4.500 per ekor, sementara harga pakan juga terus meningkat. Situasi ini dikhawatirkan dapat mengurangi manfaat dari kebijakan pemerintah yang bertujuan memperbaiki harga ayam hidup di tingkat peternak.

Harga Live Bird Belum Menutup Biaya Produksi

Kesepakatan harga acuan pembelian Live Bird sebesar Rp19.500/kg merupakan langkah positif sebagai upaya stabilisasi pasar.

Namun demikian, bagi banyak peternak mandiri, angka tersebut masih berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang harus ditanggung selama satu periode pemeliharaan.

Artinya, harga tersebut lebih tepat dipandang sebagai langkah penyelamatan jangka pendek, bukan sebagai tingkat harga yang telah memberikan keuntungan yang memadai bagi peternak.

Harga Input Produksi Naik Lebih Cepat

Yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga sarana produksi peternakan (sapronak) yang terjadi lebih dahulu dibandingkan peningkatan harga ayam hidup.

Ketika biaya produksi meningkat akibat naiknya harga DOC dan pakan, maka manfaat dari harga Live Bird Rp19.500 menjadi semakin berkurang.

Kondisi tersebut berpotensi membuat margin usaha peternak tetap tipis bahkan kembali mengalami kerugian.

Secara sederhana:

• Harga jual belum sepenuhnya pulih.
• Modal produksi sudah meningkat.
• Risiko usaha tetap berada di pihak peternak.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan awal kebijakan pemerintah berpotensi tidak tercapai secara optimal.

---

Momentum Kebijakan Harus Dijaga Bersama

Peternak berharap momentum yang telah dibangun pemerintah benar-benar menghasilkan perbaikan bagi seluruh pelaku usaha, bukan hanya sebagian pihak.

Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kenaikan harga Live Bird, tetapi juga dari kemampuan menjaga agar biaya produksi tetap terkendali sehingga peternak memperoleh ruang usaha yang sehat.

---

Harapan kepada Pemerintah

PERMINDO memandang bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keseimbangan industri perunggasan.

Beberapa langkah yang diharapkan antara lain:

1. Melakukan Pengawasan Harga Sapronak

Pemerintah perlu mencermati struktur biaya serta dinamika kenaikan harga DOC dan pakan agar mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat dan transparan.

2. Menjaga Semangat Komitmen Wamentan

Pernyataan bahwa korporasi tidak mengambil keuntungan secara berlebihan perlu diwujudkan melalui pengawasan yang konsisten sehingga manfaat kebijakan benar-benar dirasakan peternak rakyat.

3. Menjaga Keseimbangan Hulu dan Hilir

Perbaikan harga ayam hidup sebaiknya berjalan seiring dengan pengendalian biaya produksi agar kebijakan tidak kehilangan efektivitasnya.

---

Harapan kepada Pelaku Usaha Besar

PERMINDO juga mengajak perusahaan integrasi dan pelaku usaha besar untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:

• Menahan kenaikan harga input secara berlebihan ketika kondisi peternak belum sepenuhnya pulih.
• Membangun ekosistem usaha yang saling menguatkan antara sektor hulu dan budidaya.
• Mengedepankan prinsip keberlanjutan industri dibandingkan keuntungan jangka pendek.

Industri perunggasan hanya dapat tumbuh apabila seluruh mata rantai memperoleh ruang usaha yang sehat.

---

Peternak Mandiri Membutuhkan Kepastian

Peternak mandiri merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan memperbaiki harga ayam hidup perlu diikuti dengan pengendalian biaya produksi agar manfaatnya benar-benar dirasakan di tingkat peternak.

Kenaikan harga output seharusnya tidak langsung diikuti lonjakan harga input yang pada akhirnya mengurangi daya ungkit kebijakan tersebut.

---

Penutup

Momentum yang dibangun melalui gerakan “Dorong Rembug” diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata niaga perunggasan nasional.

PERMINDO mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, perusahaan integrasi, pelaku usaha, dan peternak—untuk menjaga keseimbangan ekosistem industri sehingga kebijakan yang telah diambil benar-benar menghadirkan manfaat bagi peternak rakyat.

Keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya terlihat dari meningkatnya harga jual hasil produksi, tetapi juga dari kemampuan menjaga biaya produksi tetap rasional sehingga usaha peternakan dapat berlangsung secara berkelanjutan.