Connect with us

Berita

DOC Mengecil, Risiko Membesar: Ketika Negara Melepaskan Standar Bibit Ayam ke Mekanisme Pasar

Avatar photo

Published

on

Spread the love
DOC

Kekhawatiran Peternak di Tengah Pertumbuhan Industri Perunggasan

Industri perunggasan Indonesia sering dipuji sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Produksi ayam broiler terus meningkat setiap tahun, teknologi pembibitan semakin modern, dan perusahaan-perusahaan besar mampu bersaing di tingkat global.

Namun di balik narasi pertumbuhan tersebut, muncul kegelisahan yang semakin sering terdengar dari kandang-kandang peternak rakyat: kualitas DOC (Day Old Chick) yang semakin kecil dan tidak lagi seragam.

Selama bertahun-tahun, peternak mengenal satu patokan sederhana ketika menerima anak ayam dari hatchery, yaitu bobot DOC minimal sekitar 37 gram. Angka ini bukan sekadar standar teknis, melainkan juga jaminan awal bahwa ayam yang masuk kandang memiliki potensi tumbuh dengan baik hingga masa panen.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, standar tersebut semakin jarang dijumpai di lapangan. Banyak peternak menerima DOC dengan bobot 32 hingga 35 gram, bahkan ada yang lebih kecil.

Perubahan ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa standar yang dulu dianggap normal kini semakin jarang ditemukan dalam praktik industri?


Fondasi Produksi Ayam yang Mulai Bergeser

Dalam budidaya ayam broiler, DOC merupakan fondasi utama dari seluruh siklus produksi. Banyak ahli perunggasan menyebut bahwa sekitar 30 hingga 35 persen performa ayam ditentukan oleh kualitas DOC.

Jika fondasi ini lemah, maka seluruh proses pemeliharaan berikutnya akan menjadi lebih sulit.

DOC dengan bobot terlalu kecil biasanya memiliki beberapa risiko biologis, antara lain:

  • lebih sensitif terhadap stres
  • lebih mudah mengalami dehidrasi
  • lebih rentan terhadap penyakit pada minggu pertama

Akibatnya, angka kematian awal atau mortalitas minggu pertama dapat meningkat. Selain itu, pertumbuhan ayam juga cenderung lebih lambat dibandingkan ayam yang berasal dari DOC dengan kualitas optimal.

Pada akhirnya, dampak ini berujung pada konsekuensi ekonomi bagi peternak.

Ayam yang tumbuh lebih lambat akan membutuhkan konsumsi pakan lebih banyak untuk mencapai bobot panen yang sama. Hal ini membuat rasio konversi pakan (FCR) menjadi lebih buruk dan margin keuntungan yang memang sudah tipis semakin tertekan.

Perubahan beberapa gram pada bobot DOC mungkin terlihat kecil. Namun bagi peternak yang memelihara puluhan ribu ekor ayam, selisih kecil tersebut dapat berarti perbedaan besar dalam hasil produksi.


Perubahan Sistem Standar Nasional

Salah satu titik balik penting dalam perubahan standar industri terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-undang ini memperkenalkan pendekatan baru terhadap penerapan standar nasional di Indonesia. Prinsip yang digunakan adalah bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) bersifat sukarela, kecuali jika secara khusus ditetapkan sebagai standar wajib oleh kementerian teknis.

Pendekatan ini sebenarnya bertujuan memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha serta menyesuaikan dengan praktik perdagangan internasional.

Namun dalam sektor yang memiliki ketimpangan kekuatan pasar, perubahan ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana.

Standar DOC sebenarnya masih tercantum dalam dokumen teknis. Bahkan standar tersebut terus diperbarui, terakhir melalui SNI 4868-1:2024 tentang Bibit Niaga Ayam Ras Tipe Pedaging Umur Sehari (DOC).

Namun tanpa penetapan sebagai standar wajib yang ditegakkan secara konsisten, keberadaan standar tersebut tidak otomatis menjamin praktik yang sama di lapangan.

Dengan kata lain, standar tetap ada di atas kertas, tetapi kekuatannya untuk mengatur praktik pasar menjadi sangat terbatas.


Struktur Industri yang Semakin Terkonsentrasi

Faktor lain yang memengaruhi dinamika kualitas DOC adalah struktur industri pembibitan ayam di Indonesia yang sangat terkonsentrasi.

Produksi DOC nasional sebagian besar dikendalikan oleh beberapa perusahaan besar, antara lain:

  • Charoen Pokphand Indonesia
  • Japfa Comfeed Indonesia
  • Malindo Feedmill

Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memproduksi DOC. Mereka juga menguasai hampir seluruh rantai pasok industri perunggasan, mulai dari:

  • pembibitan induk
  • produksi pakan
  • budidaya ayam
  • pengolahan produk ayam

Struktur industri yang terintegrasi secara vertikal ini memberikan efisiensi produksi yang tinggi bagi perusahaan.

Namun di sisi lain, posisi tawar peternak rakyat menjadi relatif lemah. Banyak peternak bergantung pada pasokan DOC dari perusahaan-perusahaan tersebut tanpa memiliki alternatif yang cukup banyak di pasar.

Dalam kondisi seperti ini, jika standar kualitas tidak ditegakkan secara kuat oleh regulator, maka mekanisme pasar sepenuhnya menentukan kualitas yang beredar.


Tekanan Efisiensi Produksi di Hatchery

Dari sisi teknis, bobot DOC dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

  • berat telur tetas
  • umur induk ayam
  • manajemen inkubasi
  • waktu penetasan

Hatchery modern beroperasi dalam skala produksi yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional, perusahaan harus menghasilkan jutaan DOC setiap minggu.

Dalam kondisi tertentu, DOC dapat dikeluarkan dari mesin tetas lebih cepat agar distribusi ke peternak dapat segera dilakukan.

Praktik ini tidak selalu melanggar standar teknis. Namun konsekuensinya bisa berupa bobot DOC yang sedikit lebih ringan dibandingkan standar ideal yang selama ini dikenal peternak.

Jika tidak ada regulasi yang membatasi praktik tersebut, maka industri cenderung bergerak menuju efisiensi biaya produksi, bukan selalu menuju kualitas optimal.


Minimnya Transparansi Informasi

Masalah lain yang sering disampaikan peternak adalah kurangnya transparansi informasi mengenai DOC yang mereka terima.

Dalam banyak kasus, peternak tidak mengetahui secara pasti:

  • umur induk ayam yang menghasilkan telur
  • bobot rata-rata DOC dalam satu box
  • standar grading yang digunakan hatchery

Padahal informasi tersebut sangat penting untuk memperkirakan performa ayam selama pemeliharaan.

Di beberapa negara dengan industri perunggasan maju, setiap kotak DOC biasanya dilengkapi label yang memuat informasi detail mengenai asal-usul bibit.

Selain itu, audit hatchery juga dilakukan secara rutin oleh regulator untuk memastikan kualitas bibit tetap terjaga.

Di Indonesia, sistem transparansi seperti ini belum berjalan secara menyeluruh.


Risiko Produksi Berpindah ke Peternak

Ketika standar kualitas tidak ditegakkan secara konsisten dan informasi tidak transparan, maka risiko produksi secara tidak langsung berpindah kepada pihak yang paling lemah dalam rantai industri: peternak rakyat.

Jika DOC memiliki kualitas yang kurang optimal, peternaklah yang harus menanggung konsekuensinya.

Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk:

  • pakan
  • obat dan vaksin
  • manajemen pemeliharaan

Semua dilakukan agar ayam tetap dapat mencapai bobot panen yang diharapkan.

Sementara itu, perusahaan pembibitan tetap menjual DOC dengan harga pasar yang berlaku.

Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan distribusi risiko dalam industri perunggasan.


Paradoks Industri Perunggasan Nasional

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat produksi ayam terbesar di Asia.

Teknologi breeding yang digunakan perusahaan besar sudah setara dengan standar internasional. Infrastruktur produksi juga semakin modern.

Namun kemajuan teknologi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem perlindungan yang memadai bagi peternak rakyat.

Inilah paradoks industri perunggasan nasional: teknologi maju di hulu, tetapi ketidakpastian masih dirasakan di tingkat kandang.


Pentingnya Menata Ulang Peran Negara

Dalam sistem ekonomi modern, negara memang tidak harus mengendalikan seluruh aktivitas industri. Namun negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasar berjalan secara adil dan transparan.

Dalam konteks perunggasan, salah satu bentuk kehadiran negara adalah memastikan standar kualitas bibit ternak dijaga secara konsisten.

Bibit merupakan titik awal dari seluruh sistem produksi. Jika kualitas bibit tidak terjaga, maka seluruh rantai produksi di hilir juga akan terdampak.

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:

  • menetapkan standar DOC sebagai standar wajib
  • meningkatkan transparansi informasi pada kotak DOC
  • membangun sistem audit hatchery nasional

Langkah-langkah ini dapat memperkuat fondasi industri perunggasan Indonesia.


Masa Depan Industri Perunggasan Indonesia

Perdebatan mengenai bobot DOC sebenarnya mencerminkan pertanyaan yang lebih besar mengenai arah masa depan industri perunggasan nasional.

Apakah industri ini akan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, ataukah negara tetap hadir menjaga keseimbangan agar seluruh pelaku usaha memiliki peluang yang adil untuk berkembang?

Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah industri perunggasan Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.


Kesimpulan

Standar DOC 37 gram sebenarnya tidak benar-benar hilang dari dokumen teknis. Standar tersebut masih tercantum dalam Standar Nasional Indonesia yang diperbarui secara berkala.

Namun dalam praktik industri, standar tersebut semakin jarang dijadikan patokan utama.

Perubahan kebijakan standar nasional, struktur industri yang terkonsentrasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan telah membuat kualitas DOC di pasar menjadi sangat bervariasi.

Jika situasi ini terus berlanjut, maka peternak rakyat akan semakin menanggung risiko produksi yang besar.

Sebaliknya, jika standar kualitas bibit dapat ditegakkan kembali secara konsisten, industri perunggasan Indonesia memiliki peluang untuk berkembang secara lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

Emery Anindya adalah seorang jurnalis publik (public journalist) yang berdedikasi untuk mengubah ruang berita menjadi ruang kolaborasi warga. Melalui pendekatan jurnalisme solusi (solutions journalism), Emery tidak hanya melaporkan masalah, tetapi juga aktif memfasilitasi dialog publik untuk menemukan jalan keluar bersama komunitas

Berita

berita peternakan

Avatar photo

Published

on

Spread the love

berita peternakan

berita peternakan

PERMINDO berpandangan bahwa posisi Wakil Menteri Pertanian yang saat ini kosong merupakan momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap peternak rakyat Indonesia.

Kami berharap figur yang akan mengisi posisi tersebut adalah sosok yang memiliki integritas, independensi, memahami persoalan riil peternak di lapangan, serta bebas dari potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kebijakan perunggasan nasional.

Peternak rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan tata kelola sektor pertanian dan perunggasan berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada keberlangsungan usaha peternak mandiri.

PERMINDO tidak mempersoalkan siapa pun secara pribadi. Namun kami mengingatkan bahwa jabatan publik harus diisi oleh figur yang mengutamakan kepentingan bangsa, ketahanan pangan, dan kesejahteraan peternak rakyat di atas kepentingan kelompok usaha tertentu.

Inilah saatnya pemerintah menghadirkan kepemimpinan yang benar-benar mendengar suara peternak rakyat.

Continue Reading

Berita

Berita Peternakan: Pakan Meroket, Peternak Tertekan

Avatar photo

Published

on

Spread the love

Berita Peternakan: Pakan Meroket, Peternak Tertekan

Berita Peternakan: Pakan Meroket, Peternak Tertekan

Industri peternakan Indonesia saat ini menghadapi badai serius. Berita peternakan kali ini mengupas krisis yang melanda sektor pakan ternak, khususnya ayam petelur dan ayam potong. Harga pokok produksi yang tak terkendali membuat peternak rakyat mandiri kesulitan bertahan. Kebijakan impor satu pintu melalui PT Berdikari BUMN justru memperparah keadaan. Simak laporan lengkapnya.

Krisis Harga Pakan Ternak Makin Dalam

Dalam beberapa bulan terakhir, harga bahan baku pakan ternak meroket tajam. Soybean meal, salah satu komponen utama pakan, mengalami kenaikan lebih dari Rp2.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh kebijakan impor satu pintu yang diterapkan pemerintah. Peternak rakyat mandiri menjadi pihak yang paling terpukul.

“Kami tidak sanggup lagi. Harga pakan naik terus, tapi harga jual live bird justru turun. Selisihnya terlalu jauh,” ujar Slamet, peternak ayam potong di Jawa Barat. Ia mengaku modal produksi setiap siklus semakin besar, sementara pendapatan tidak sebanding.

Data dari Asosiasi Peternak Ayam Mandiri menunjukkan bahwa harga pokok produksi (HPP) ayam potong kini berkisar Rp20.000–Rp22.000 per kilogram. Namun harga jual di tingkat peternak hanya Rp17.000–Rp18.000 per kilogram. Artinya, setiap kilogram ayam yang dijual, peternak merugi hingga Rp4.000.

Dampak bagi Peternak Rakyat

Peternak rakyat mandiri adalah tulang punggung sektor peternakan nasional. Mereka mengelola usaha secara mandiri tanpa mitra integrator. Namun, krisis kali ini memaksa banyak dari mereka gulung tikar. Berita peternakan mencatat setidaknya 30% peternak mandiri di Pulau Jawa sudah berhenti berproduksi dalam tiga bulan terakhir.

Berikut dampak langsung yang dirasakan peternak:

  • Beban operasional membengkak – Biaya pakan mencapai 70% dari total biaya produksi. Kenaikan harga soybean meal langsung menghantam margin.
  • Harga jual anjlok – Permintaan pasar yang stagnan membuat harga live bird tidak mampu menutupi HPP.
  • Utang menumpuk – Banyak peternak terpaksa meminjam dari rentenir atau koperasi dengan bunga tinggi untuk membeli pakan.
  • Produksi menurun drastis – Peternak mengurangi jumlah ayam yang dipelihara atau memperpanjang waktu panen.

Kondisi ini tidak hanya mengancam kelangsungan usaha peternak, tetapi juga pasokan daging ayam nasional. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berpotensi mengalami defisit produksi ayam potong.

Kebijakan Impor Satu Pintu Menuai Kritik

Kebijakan impor satu pintu melalui PT Berdikari BUMN awalnya bertujuan menstabilkan harga pakan. Namun faktanya, harga soybean meal justru melonjak. Para pengamat menilai sistem ini menciptakan monopoli yang tidak efisien. Berita peternakan mengungkap bahwa harga soybean meal di pasar domestik kini lebih tinggi Rp2.000–Rp3.000 per kilogram dibandingkan harga internasional.

“Seharusnya impor satu pintu bisa menekan harga, bukan sebaliknya. Yang terjadi, peternak dibebani biaya tambahan tanpa transparansi,” kata Ahmad Fauzi, ekonom pertanian dari Universitas Gadjah Mada. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi segera.

Selain itu, peternak juga mengeluhkan sulitnya akses terhadap pakan impor. Proses birokrasi yang panjang membuat pasokan terlambat tiba. Akibatnya, peternak terpaksa membeli pakan dari pedagang perantara dengan harga lebih mahal.

Peran PT Berdikari BUMN

PT Berdikari sebagai BUMN yang ditunjuk sebagai satu-satunya importir soybean meal dinilai kurang responsif. Distribusi pakan tidak merata, terutama ke daerah-daerah sentra peternakan. Peternak di luar Jawa seringkali menerima pakan dengan harga lebih tinggi karena biaya logistik.

“Kami di Sumatera harus bayar ongkos kirim sendiri. Itu bikin harga pakan semakin tidak terjangkau,” keluh Rudi, peternak ayam petelur di Lampung. Ia berharap pemerintah membuka kembali izin impor bagi perusahaan swasta agar persaingan harga kembali sehat.

Harapan dan Solusi ke Depan

Menghadapi krisis ini, peternak dan asosiasi telah mengajukan sejumlah permintaan kepada pemerintah. Berita peternakan merangkum beberapa solusi yang diusulkan:

  • Deregulasi impor pakan – Membuka kembali izin impor untuk perusahaan swasta guna menekan harga.
  • Subsidi pakan langsung – Memberikan bantuan langsung kepada peternak rakyat mandiri, misalnya dalam bentuk paket pakan murah.
  • Penetapan harga atap – Pemerintah perlu menetapkan harga maksimal soybean meal agar tidak merugikan peternak.
  • Pengawasan distribusi – Memastikan pakan impor sampai ke tangan peternak dengan harga wajar dan tepat waktu.

Di sisi lain, peternak juga didorong untuk diversifikasi pakan. Misalnya menggunakan bahan lokal seperti jagung, dedak, atau bungkil kelapa sebagai campuran. Namun kapasitas produksi bahan baku lokal masih terbatas. Pemerintah perlu memperkuat sektor hulu agar ketergantungan pada impor berkurang.

“Kami butuh kebijakan yang pro-peternak rakyat. Jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegas Ketua Asosiasi Peternak Ayam Mandiri, Haryanto. Ia optimistis jika pemerintah mendengar aspirasi peternak, industri peternakan bisa bangkit kembali.

Kesimpulan

Berita peternakan kali ini menggambarkan betapa gentingnya situasi di lapangan. Kenaikan harga pakan akibat kebijakan impor satu pintu menjadi momok bagi peternak rakyat. Tanpa langkah konkret, ribuan peternak mandiri terancam kehilangan mata pencaharian. Pemerintah harus segera turun tangan, bukan hanya untuk menyelamatkan peternak, tetapi juga menjaga ketahanan pangan nasional.

Kami akan terus memantau perkembangan berita peternakan ini. Apakah ada perubahan kebijakan? Bagaimana nasib peternak ke depan? Ikuti terus laporan kami.

Continue Reading

Berita

Berita Peternakan: Krisis Pakan Ternak

Avatar photo

Published

on

Spread the love

Berita Peternakan: Krisis Pakan Ternak

Berita Peternakan: Krisis Pakan Ternak

Industri pakan ternak tengah menghadapi badai. Harga pokok produksi melonjak drastis, sementara harga jual live bird tak bergerak signifikan. Situasi ini sangat memberatkan peternak rakyat mandiri. Kebijakan impor pakan satu pintu melalui PT Berdikari BUMN menjadi pemicu utama. Kenaikan harga soybean meal mencapai lebih dari Rp2.000 per kilogram. Berita peternakan ini mengungkap betapa tertekannya para peternak di lapangan.

Lonjakan Harga Pakan Hantam Peternak Mandiri

Harga pakan ayam petelur dan ayam potong terus meroket. Peternak rakyat yang selama ini bergantung pada pakan impor merasakan dampaknya. Mereka tak mampu lagi menanggung beban produksi yang membengkak. Kebijakan impor satu pintu melalui PT Berdikari membuat rantai pasok semakin mahal. Akibatnya, harga soybean meal—salah satu bahan baku utama pakan—melonjak tajam.

Dampak Kebijakan Impor Satu Pintu

Kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada peternak kecil. Dengan hanya satu pintu impor, harga bisa dikendalikan sepihak. PT Berdikari sebagai BUMN seharusnya menjaga stabilitas harga. Namun kenyataannya, justru terjadi lonjakan hingga Rp2.000 per kg soybean meal. Peternak mengeluh karena biaya pakan kini mencapai 70 persen dari total biaya produksi.

Perbandingan HPP dan Harga Jual yang Timpang

Harga pokok produksi (HPP) ayam potong terus naik. Saat ini, HPP diperkirakan Rp25.000 per kg, sementara harga jual live bird hanya Rp18.000-Rp20.000 per kg. Selisih yang besar membuat peternak merugi. Begitu pula dengan ayam petelur. Harga telur tak kunjung naik seiring kenaikan pakan. Para peternak hidup dalam tekanan ekonomi yang berat.

Peternak Terjepit di Antara Biaya dan Pendapatan

Beban operasional peternak mandiri meningkat drastis. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk pakan, sementara pendapatan stagnan. Banyak peternak mulai mengurangi populasi ayam atau bahkan berhenti berproduksi. Jika tidak ada perubahan kebijakan, ribuan peternak rakyat terancam gulung tikar. Berita peternakan ini menggambarkan situasi yang sangat kritis.

Beban Operasional Meningkat Tajam

Selain soybean meal, bahan baku lain seperti jagung dan bungkil kedelai juga ikut naik. Peternak yang biasa membeli pakan siap pakai harus merogoh kocek lebih dalam. Seorang peternak di Jawa Barat menuturkan, biaya pakan per ekor ayam potong naik 30 persen dalam setahun. “Kami tidak bisa menaikkan harga jual karena permintaan pasar rendah,” ujarnya.

Daya Tahan Peternak Makin Menipis

Banyak peternak mandiri yang sudah kehabisan modal. Mereka biasanya mengandalkan pinjaman bank atau koperasi. Namun dengan kerugian terus-menerus, cicilan pinjaman pun tak terbayar. Kondisi ini memicu gelombang PHK di sektor peternakan skala kecil. Jika tidak segera diatasi, rantai pasok ayam nasional bisa terganggu.

Mencari Solusi di Tengah Keterpurukan

Peternak dan asosiasi mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor satu pintu. Mereka meminta agar impor pakan dibuka kembali secara kompetitif. Dengan begitu, harga soybean meal bisa turun ke tingkat yang wajar. Berita peternakan mencatat beberapa alternatif yang mulai digulirkan.

Seruan Revisi Kebijakan Impor

Gabungan Perusahaan Peternakan Indonesia (GPPI) mengusulkan agar impor pakan tidak dimonopoli oleh satu BUMN. Mereka menilai persaingan pasar akan menekan harga. Selain itu, pengawasan terhadap PT Berdikari juga perlu diperketat. “Kami tidak anti-BUMN, tetapi kebijakan harus adil bagi semua,” ujar Ketua GPPI.

Alternatif Pakan Lokal

Sebagian peternak mulai beralih ke pakan lokal seperti dedak, ampas tahu, atau bungkil sawit. Namun kualitas dan konsistensi pasokan masih menjadi kendala. Penelitian tentang pakan alternatif perlu digencarkan. Pemerintah juga didorong memberikan subsidi pakan bagi peternak kecil. Diversifikasi pakan bisa menjadi solusi jangka panjang.

Krisis ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Berita peternakan akan terus memantau perkembangan nasib peternak rakyat. Tanpa perubahan kebijakan yang cepat, sektor peternakan mandiri bisa ambruk. Peternak berharap ada terobosan dari pemerintah agar mereka bisa kembali bernapas lega.

  • Harga soybean meal naik Rp2.000/kg akibat kebijakan impor satu pintu.
  • HPP ayam potong Rp25.000/kg, harga jual hanya Rp18.000-Rp20.000/kg.
  • Peternak mandiri terancam gulung tikar jika tidak ada intervensi pemerintah.
  • Alternatif pakan lokal perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan impor.

Berita peternakan ini menegaskan pentingnya keberpihakan pada peternak rakyat. Mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Jangan biarkan mereka terjepit oleh kebijakan yang tidak berpihak. Saatnya pemerintah mendengar suara peternak di lapangan.

Continue Reading

Trending