Berita Peternakan: PERMINDO Desak Harga Livebird

BOGOR — Peternak broiler rakyat kembali menghadapi tekanan biaya produksi. Memasuki November–Desember 2026, harga bahan baku pakan berpotensi naik ke Rp9.000–Rp10.000/kg. Harga jagung dan DOC juga masih menjadi beban peternak mandiri.

Kondisi ini dikhawatirkan menekan harga ayam hidup (livebird/LB) di tingkat peternak. Biaya produksi naik, tetapi harga jual ayam tetap fluktuatif. Peternak pun menanggung risiko terbesar. Dalam berita peternakan nasional pekan ini, isu itu menjadi sorotan utama pelaku usaha unggas.

Biaya Produksi Naik, Peternak Rakyat Paling Rentan

PERMINDO menilai pemerintah perlu mengantisipasi kondisi ini sejak dini. Tekanan biaya produksi tidak boleh berubah menjadi kerugian berkepanjangan bagi peternak rakyat.

“Kalau pakan naik, DOC mahal dan terbatas, jangan sampai saat ayam panen justru harga livebird yang ditekan. Peternak tidak meminta harga tinggi, tetapi harga yang wajar dan mampu menutup biaya produksi,” ujar Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan.

Menurut Heri, struktur biaya produksi broiler sangat rentan terhadap gejolak pasar input. Pakan menyumbang porsi terbesar dalam total biaya. Kenaikan harga pakan langsung menggerus margin peternak. Terutama mereka yang mengelola kandang skala kecil dan menengah.

Selain pakan, harga DOC atau anak ayam umur sehari yang mahal dan terbatas turut memperbesar risiko. Peternak kerap bersaing memperoleh DOC berkualitas dengan harga tinggi pada periode permintaan puncak.

HAP Rp25.000/kg Harus Jadi Perlindungan Nyata

PERMINDO meminta pemerintah memastikan Harga Acuan Pembelian (HAP) ayam ras pedaging di tingkat produsen sebesar Rp25.000/kg benar-benar berfungsi. HAP jangan hanya menjadi angka acuan tanpa implikasi di lapangan.

Menurut organisasi yang menaungi peternak broiler rakyat ini, HAP semestinya menjadi bagian dari mekanisme perlindungan harga. Tujuannya agar peternak tidak menjadi pihak terakhir yang menanggung seluruh beban kenaikan biaya.

“Jangan sampai pola yang sama berulang: input naik, HPP naik, tetapi ketika ayam panen harga LB turun. Kalau seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada peternak, keberlanjutan peternak rakyat akan semakin terancam,” tegas Heri Irawan.

Ia menegaskan, peternak tidak menuntut harga jual yang tinggi. Yang diminta adalah harga yang wajar, transparan, dan berkeadilan. Harga wajar berarti mampu menutup biaya produksi sekaligus memberi ruang usaha yang layak.

Lima Usulan PERMINDO kepada Pemerintah

Dalam pernyataan resminya, PERMINDO menyampaikan sejumlah usulan konkret agar gejolak harga tidak terus merugikan peternak. Usulan ini menyasar hulu hingga hilir industri broiler.

• Menjaga harga livebird agar tidak jatuh jauh di bawah HAP Bapanas.
• Mengevaluasi HPP broiler secara berkala berdasarkan harga aktual DOC, pakan, jagung, SBM, OVK, energi, dan biaya produksi lainnya.
• Menjamin ketersediaan bahan baku pakan seperti SBM dan jagung pakan dengan harga yang wajar.
• Memperkuat pengendalian keseimbangan supply-demand agar oversupply tidak terus dibebankan kepada peternak.
• Membuka dialog rutin antara pemerintah, integrator, industri pakan, dan peternak mandiri sebelum gejolak harga membesar.

Evaluasi HPP Berbasis Data Aktual

Poin evaluasi HPP dinilai krusial. Perhitungan HPP perlu mencerminkan harga nyata di pasar, bukan asumsi lama yang sudah tidak relevan. Jika HPP tidak diperbarui, selisih biaya akan tetap ditanggung peternak.

Ketersediaan Jagung dan SBM

Ketersediaan jagung pakan dan SBM atau soybean meal menjadi penentu utama biaya pakan. Kelangkaan kedua bahan ini cepat memicu kenaikan harga di tingkat pabrik. Dampaknya langsung terasa pada harga pakan jadi yang dibeli peternak.

Dialog Rutin Sebelum Krisis Harga

PERMINDO menilai komunikasi antar pemangku kepentingan selama ini berjalan reaktif. Dialog baru digelar setelah harga terlanjur jatuh. Padahal, deteksi dini terhadap potensi oversupply bisa mencegah kerugian yang lebih besar.

Stabilisasi Butuh Keseimbangan Harga Input dan Output

Menurut PERMINDO, stabilisasi industri broiler tidak cukup hanya dengan mengendalikan harga input. Keseimbangan antara harga input dan harga output harus dijaga secara bersamaan.

Jika pemerintah hanya menekan harga pakan tanpa menjaga harga jual ayam, peternak tetap berada di posisi lemah. Sebaliknya, mendorong harga jual tanpa menjamin pasokan dan permintaan yang seimbang juga tidak akan bertahan lama.

Karena itu, PERMINDO menilai perlindungan harga harus berjalan seiring dengan tata kelola pasokan. Peternak rakyat butuh kepastian biaya, kepastian harga jual, dan kepastian pasar. Tanpa itu, keberlanjutan usaha broiler rakyat sulit dijaga.

Itulah sorotan berita peternakan pekan ini. PERMINDO berharap pemerintah bergerak cepat. Tujuannya agar harga livebird tetap wajar dan peternak rakyat tidak terus menanggung beban biaya produksi yang naik.

Berita Peternakan: Labirin Regulasi Unggas Nasional

JAKARTA — Di atas kertas, tata kelola industri perunggasan nasional tampak ideal. Deretan Permentan, Perbadan, hingga undang-undang dipasang sebagai jaring pengaman bagi peternak mandiri.

Namun, penelusuran dokumen matrik kebijakan mengungkap potret buram. Persaingan usaha penuh celah sistemik. Pertanyaannya tajam: sanggupkah negara menembus tembok kekuasaan hulu-hilir para integrator?

Inilah berita peternakan yang jarang tersaji utuh. Kami membedah lima titik rawan. Mulai dari kontrol bibit hingga skema kemitraan yang timpang.

Gurita Kontrol DOC dan Misteri Afkir Dini

Permentan No. 10/2024 diposisikan sebagai alat utama pengendalian pasokan bibit ayam atau Day Old Chick (DOC). Regulasi ini memberi pemerintah wewenang memaksa industri melakukan intervensi saat pasar kebanjiran pasokan.

Namun, mekanisme di lapangan kerap mempertanyakan independensi pengawasan. Saat oversupply, kebijakan afkir dini atau pemusnahan bibit dan indukan dijadikan tombol darurat.

Siapa Pemegang Data Hulu?

• Tanpa transparansi data dari perusahaan pembibitan, afkir dini rawan jadi alat permainan harga.
• Data produksi bibit di tingkat hulu dikuasai segelintir pemain besar skala nasional.
• Peternak mandiri tak punya akses informasi untuk menguji kebijakan tersebut.

Artinya, kebijakan yang lahir untuk menstabilkan pasar berisiko menguntungkan pihak yang paling kuat. Catatan berita peternakan ini menunjukkan data hulu belum terbuka.

Janji Alokasi 50 Persen: Penyelamat atau Formalitas?

Salah satu poin paling krusial dalam Permentan No. 10/2024 adalah ketentuan Distribusi Final Stock (FS). Minimal 50 persen kuota FS wajib disalurkan kepada peternak mandiri atau koperasi.

Aturan ini lahir untuk mencegah integrator menguasai seluruh pasokan bibit bagi kandang internal mereka. Sayangnya, implementasinya menyisakan celah pengawasan yang rawan manipulasi.

Dua Celah yang Sering Terlewat

• Kualitas bibit dipertanyakan. Apakah 50 persen DOC untuk peternak mandiri bergrade sama dengan kandang internal integrator?
• Keterikatan implisit. Peternak kerap hanya mendapat jatah DOC jika bersedia membeli pakan dan obat dari grup perusahaan yang sama, dengan harga terkunci.

Praktik seperti ini membuat kuota 50 persen kehilangan makna sebagai alat pemerataan.

Penjepit Harga: Ditekan dari Dua Sisi

Melalui Perbadan No. 6 Tahun 2024, pemerintah mematok Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP). Tujuannya membatasi ruang gerak spekulasi di setiap tingkatan pasar.

• Jagung KA 15 persen: Rp5.000 per kilogram
• DOC Broiler: Rp7.000–Rp11.000 per ekor
• DOC Layer: Rp9.000–Rp11.000 per ekor
• Ayam hidup (livebird): Rp25.000 per kilogram
• Daging ayam ras konsumen: Rp40.000 per kilogram
• Telur ayam: Rp26.500 (farm gate) dan Rp30.000 (konsumen) per kilogram

Secara matematis, rentang angka itu dirancang mengunci margin keuntungan di tiap tingkatan. Realitas di kandang sering berbanding terbalik.

Saat pakan dan bibit melambung mendekati batas atas acuan, harga jual livebird di tingkat peternak justru anjlok. Gempuran pasokan dari kandang raksasa membuat harga tembus jauh di bawah Rp25.000 per kilogram.

Peternak mandiri pun terjepit. Biaya produksi membengkak, sementara harga jual hancur.

Integrasi Hilir dan Pemotongan Bertahap RPHU

Aturan integrasi hilir mewajibkan penggunaan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) secara bertahap. Tahapannya mulai 30 persen hingga 100 persen, dengan kapasitas minimal 60 ribu ekor.

Kebijakan ini dimaksudkan agar integrator menyerap produksi ayam hidup mereka sendiri menjadi karkas beku. Dengan begitu, pasokan tidak melimpah ke pasar basah yang menjadi ranah peternak mandiri.

Namun, pengawasan realisasi pemotongan bertahap tergolong sangat minim. Dalam pantauan berita peternakan, integrasi data real-time antara audit kapasitas RPHU dan rantai pasok pasar tradisional belum ada. Kewajiban ini pun berpotensi sekadar syarat administrasi.

Kemitraan Usaha: Inklusi atau Subordinasi?

Payung hukum penopang kemitraan amat berlapis. Mulai dari UU No. 41/2014, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 20/2008 jo UU No. 6/2023, hingga PP No. 7/2021.

Semuanya menyerukan satu hal: kemitraan inklusif antara integrator dan peternak UMKM. Temuan di lapangan menunjukkan hubungan itu kerap berjalan tidak setara.

Peternak mandiri yang beralih menjadi peternak plasma terjebak skema bound partnership. Seluruh harga sarana produksi ternak ditentukan sepihak oleh perusahaan inti. Mulai dari pakan, bibit, hingga obat-obatan.

Dari lima titik rawan itu, satu benang merah terlihat jelas. Regulasi sudah cukup lengkap di atas kertas, tetapi lemah dalam pengawasan. Itulah wajah berita peternakan yang perlu terus diuji publik.

Berita Peternakan: Peternak Buka Suara soal Harga Ayam

Harga ayam di pasar sedang naik. Karkas ayam dijual Rp40.000 per kilogram. Konsumen mengeluh. Namun, bagaimana nasib peternak? Jangan buru-buru menyalahkan mereka.

Berita peternakan ini membuka fakta penting. Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PERMINDO) angkat bicara. Mereka meminta publik melihat harga secara utuh. Harga peternak dan pasar punya rantai panjang.

Kesenjangan harga sangat mencolok. Harga livebird di peternak sekitar Rp25.000 per kilogram. Konsumen di pasar membayar Rp40.000 untuk karkas. Banyak pihak bertanya. Ke mana selisih harga pergi?

Berita Peternakan: Harga Ayam dan Fakta di Tingkat Peternak

PERMINDO menegaskan, peternak tidak menikmati harga tinggi. Harga livebird Rp25.000 nyaris tanpa margin. Sebab, harga pokok produksi (HPP) sudah Rp22.500 sampai Rp25.000 per kilogram.

Artinya, peternak beroperasi di ambang batas. Mereka hanya dapat untung tipis. Jika populasi ayam berkurang, kerugian bisa terjadi.

Penyesuaian populasi memengaruhi pasokan. Populasi berkurang, suplai menurun. Permintaan tetap ada. Akibatnya, harga naik di sebagian titik. Kondisi ini kombinasi biaya produksi dan koreksi supply-demand.

Publik sering melihat harga di pasar saja. Pedagang dan konsumen jadi sorotan. Peternak dianggap biang keladi. Padahal, mereka menanggung biaya produksi besar.

Biaya Produksi dan HPP Membengkak

Apa penyebab utama HPP tinggi? Ada dua komponen terbesar. Pertama, harga DOC atau day old chicken. Kedua, harga pakan.

Harga DOC kini Rp8.000 hingga Rp9.000 per ekor. Harga pakan Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Dua komponen ini menentukan nasib peternak.

“DOC sekarang Rp8.000 sampai Rp9.000 per ekor, pakan Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Akibatnya HPP peternak sudah di kisaran Rp22.500 sampai Rp25.000 per kilogram,” kata PERMINDO.

Kutipan ini membuktikan peternak tidak menikmati harga tinggi. Harga jual Rp25.000 sangat dekat dengan HPP. Jika ada biaya lain, peternak bisa rugi.

“Jadi kalau peternak menjual Rp25.000, itu bukan berarti peternak mengambil untung besar. Harga tersebut dekat dengan HPP,” tambahnya.

Berita Peternakan: MBG Bukan Satu-Satunya Pemicu

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut dikaitkan dengan harga naik. Program ini memang menambah permintaan daging ayam. Namun, PERMINDO mengingatkan agar tidak menyederhanakan persoalan.

“Jadi yang terjadi sekarang adalah kombinasi biaya produksi tinggi dan supply-demand yang terkoreksi. MBG adalah salah satu faktor permintaan. Namun, itu bukan satu-satunya penjelasan,” ujar PERMINDO.

Faktor utama tetap biaya produksi. Saat pakan dan DOC mahal, HPP ikut naik. Pasokan berkurang, harga di pasar merespons. Kombinasi ini membuat berita peternakan kali ini kompleks.

Permintaan MBG mungkin menambah tekanan. Namun, tanpa biaya produksi tinggi, harga tidak akan naik besar. PERMINDO ingin publik paham. Masalah ini bersifat struktural.

Pemerintah Diminta Transparan Soal Rantai Pasok

PERMINDO meminta pemerintah mengawasi semua rantai pasok. Bukan hanya harga di peternak. Karkas dijual Rp40.000. Peternak menerima Rp25.000. Pemerintah harus memeriksa selisihnya.

Apakah selisih itu wajar? Atau ada inefisiensi di tengah? Pertanyaan itu butuh jawaban data.

Data yang Perlu Dibuka ke Publik

Berikut data yang perlu dibuka:

• Berapa harga livebird dari peternak?
• Berapa susut bobot saat pemotongan?
• Berapa biaya pemotongan?
• Berapa biaya distribusi?
• Berapa margin pedagang?
• Berapa harga akhir di konsumen?

Dengan data itu, pemerintah bisa menilai. Apakah harga di hilir wajar? Atau ada masalah di rantai pasok?

“Kalau harga karkas di pasar mencapai Rp40.000, mari kita lihat secara transparan. Selisihnya terbentuk di mana? Jangan dibebankan kepada peternak,” tegas PERMINDO.

Peternak Minta Harga Wajar, Bukan Harga Tertinggi

Peternak sadar diri. Mereka tidak meminta harga yang aneh. Mereka hanya minta harga wajar. Harga itu harus menutup biaya produksi.

Banyak peternak berharap ada kepastian. Mereka butuh kepastian harga pakan dan DOC. Mereka butuh kepastian pasar. Dengan begitu, usaha ayam bisa berkelanjutan.

Berita peternakan dari PERMINDO ini mengajak publik melihat masalah utuh. Jangan salahkan peternak. Jangan salahkan pedagang. Ayo dorong data transparan dari pemerintah.