Upaya pemerintah untuk mengembalikan harga livebird ke tingkat yang layak patut diapresiasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi usaha peternak rakyat yang selama beberapa waktu menghadapi tekanan akibat rendahnya harga jual ayam hidup.

Namun, komitmen tersebut perlu dikawal secara konsisten agar tidak mengulang pengalaman yang pernah terjadi pada tahun 2023.

Belajar dari Pengalaman Tahun 2023

Pada tahun 2023, harga livebird memang mengalami perbaikan. Sayangnya, kondisi tersebut tidak sepenuhnya meningkatkan keuntungan peternak karena harga DOC (Day Old Chick) justru naik lebih cepat.

Akibatnya, biaya produksi kembali meningkat sehingga margin keuntungan yang mulai dirasakan peternak kembali tergerus. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bahwa perbaikan harga jual ayam tidak akan memberikan manfaat optimal apabila biaya produksi juga meningkat secara signifikan.

Komitmen Harga Livebird Sudah Ada, Pengendalian Harga DOC Belum Jelas

Dalam Komitmen Bersama yang ditandatangani pada 29 Juni 2026, seluruh pemangku kepentingan menyepakati target kenaikan harga livebird hingga minimal Rp19.500 per kilogram.

Namun demikian, dokumen tersebut belum menunjukkan komitmen yang sama kuat terhadap pengendalian harga DOC maupun pengendalian produksinya.

Padahal, kedua aspek tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap biaya produksi peternak rakyat.

Mengapa Harga DOC Mulai Naik Saat Masih Terjadi Oversuplai?

Pertanyaan yang layak menjadi perhatian adalah mengapa harga DOC mulai mengalami kenaikan, padahal proyeksi menunjukkan oversuplai DOC pada Juli masih sekitar 17 persen.

Secara mekanisme pasar, ketika pasokan masih berlebih, harga seharusnya cenderung stabil atau bahkan menurun. Oleh karena itu, kenaikan harga DOC di tengah kondisi oversuplai perlu mendapatkan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak.

Apabila kondisi oversuplai masih berlangsung tetapi harga DOC terus meningkat, maka beban usaha kembali ditanggung oleh peternak rakyat yang harus membeli DOC dengan harga lebih tinggi pada periode produksi berikutnya.

Margin Peternak Jangan Berpindah ke Sektor Hulu

Perbaikan harga livebird tidak boleh hanya menjadi kabar baik di atas kertas.

Jika keuntungan peternak justru berpindah ke sektor hulu akibat kenaikan harga DOC, maka tujuan utama stabilisasi industri perunggasan belum benar-benar tercapai.

Peternak tetap menghadapi biaya produksi yang tinggi sehingga keuntungan usaha kembali menyusut meskipun harga jual ayam meningkat.

Pengendalian Produksi Harus Konsisten

Pemerintah telah meminta seluruh pelaku usaha menjaga keseimbangan produksi sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2024.

Karena itu, pengendalian produksi DOC juga perlu dijalankan secara disiplin dan konsisten. Oversuplai harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga harga DOC dapat terbentuk secara wajar sesuai kondisi pasar.

Langkah tersebut akan menciptakan keseimbangan yang lebih sehat bagi seluruh rantai usaha perunggasan.

Stabilisasi Industri Perunggasan Harus Melindungi Margin Peternak

Peternak rakyat tidak hanya membutuhkan kenaikan harga livebird.

Yang jauh lebih penting adalah adanya kebijakan yang mampu melindungi margin usaha dari hulu hingga hilir. Hal tersebut mencakup:

• harga livebird yang menguntungkan peternak;
• harga DOC yang tetap wajar;
• pengendalian produksi sesuai kebutuhan pasar;
• pengawasan yang transparan dan konsisten.

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh peternak tidak kembali hilang akibat meningkatnya biaya produksi.

Kesimpulan

Keberhasilan program stabilisasi industri perunggasan tidak hanya diukur dari tercapainya target harga livebird minimal Rp19.500 per kilogram.

Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika peternak rakyat memperoleh keuntungan yang layak, berkelanjutan, serta tidak kembali tertekan oleh kenaikan biaya produksi, khususnya harga DOC.

Stabilisasi yang efektif harus menjaga keseimbangan antara harga jual ayam hidup, harga DOC, pengendalian produksi, dan transparansi pengawasan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, industri perunggasan nasional dapat tumbuh secara sehat sekaligus memberikan perlindungan nyata bagi peternak rakyat.

1. Anatomi Makro: Transmisi Depresiasi Moneter ke Krisis Margin Squeeze
   Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya dinamika transmisi kebijakan moneter yang destruktif terhadap sektor riil ekonomi. Ketika nilai tukar Rupiah terdepresiasi tajam hingga menyentuh angka Rp18.000 per Dolar AS, dampak paling instan dan masif terjadi pada industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor (import-dependent industries), seperti sektor peternakan ayam petelur (layer) dan ayam pedaging (broiler).
   Secara ilmiah, industri perunggasan nasional mengalami fenomena triple whammy effect (tiga pukulan simultan):
2. Sisi Hulu (Input Cost Shock): Lonjakan kurs dolar langsung mengerek harga komponen pakan (terutama bungkil kedelai/soybean meal dan suplemen inti). Ditambah kenaikan harga BBM non-subsidi, biaya logistik ikut membengkak. Hal ini mendongkrak Harga Pokok Penjualan (HPP) ke level yang tidak sehat: Rp24.000/kg untuk petelur dan Rp20.500 – Rp21.000/kg untuk broiler.
3. Sisi Tengah (Over-Supply Transmisi): Di tingkat produsen, pasokan komoditas telur dan livebird (ayam hidup) justru melimpah ruah di pasar.
4. Sisi Hilir (Demand Destruction): Akibat tekanan inflasi umum, daya beli dan serapan pasar domestik melemah drastis. Hukum ekonomi pasar bekerja secara absolut: pasokan yang melimpah bertemu dengan permintaan yang lesu (low demand) memaksa harga jual jatuh bebas di bawah biaya modal.

Komparasi Metrik Biaya vs Realitas Pasar per Juni 2026:

2. Evaluasi dan Kritik Sikap Kebijakan Pemerintah Saat Ini
   Melihat kondisi yang kian kritis, sikap kebijakan pemerintah dinilai belum menyentuh akar permasalahan struktural dan cenderung lambat memitigasi risiko. Secara ilmiah, ada beberapa titik lemah dalam respons kebijakan yang berjalan:

Narasi Makro vs Realitas Mikro: Pemerintah kerap mengedepankan komunikasi publik bahwa “fundamental ekonomi dan ketahanan pangan aman” hanya berdasarkan angka inflasi agregat yang terlihat rendah. Padahal, inflasi pangan yang rendah saat ini bersifat semu terjadi karena harga di tingkat peternak dipaksa hancur akibat lemahnya serapan, bukan karena efisiensi biaya produksi.
Absensi Kebijakan Stabilisasi Biaya Input: Belum ada langkah makropudensial atau fiskal taktis untuk mengerem dampak kurs Rp18.000 terhadap bahan baku pakan. Pembiaran ini membuat peternak mandiri harus bertarung sendirian melawan fluktuasi mata uang global.
Kegagalan Distribusi dan Buffer Stock: Lembaga pangan buatan pemerintah belum berfungsi optimal sebagai penyerap surplus (offtaker) di saat terjadi pasokan melimpah (over-supply). Kebijakan intervensi sering kali baru muncul secara reaktif saat harga di konsumen melonjak tinggi, namun abai ketika harga di tingkat peternak hancur di bawah modal.

3. Formulasi Kebijakan yang Seharusnya Diambil Pemerintah
   Secara teoretis dan aplikatif, instrumen negara harus segera digeser dari posisi penonton ekonomi menjadi enabler dan stabilizator melalui eksekusi kebijakan di dua lini utama:

A. Intervensi Sisi Hulu (Supply-Side Policy)
Negara tidak boleh membiarkan pasar hulu pakan terdistorsi oleh fluktuasi kurs secara liar. Kebijakan yang harus diambil:

1. Subsidi Logistik dan Tarif Impor Kemudahan: Menghapus atau memotong pajak dan restribusi logistik pelabuhan khusus untuk bahan baku pakan ternak rakyat demi menekan HPP kembali di bawah Rp20.000.
2. Akselerasi Substitusi Bahan Baku Lokal: Memberikan insentif fiskal bagi industri pakan yang menyerap jagung dan bahan baku alternatif lokal secara masif, guna memutus rantai ketergantungan terhadap mata uang Dolar AS.

B. Intervensi Sisi Hilir (Demand-Side Policy)
Pemerintah harus menciptakan “permintaan buatan” (artificial demand) untuk menyerap over-supply dan menaikkan harga pasar ke titik keseimbangan baru:

1. Kebijakan Offtaker Agresif melalui BUMN/BUMD: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau BULOG harus membeli langsung telur (di harga Rp25.000/kg) dan broiler (di harga Rp22.000/kg) langsung dari peternak rakyat mandiri.
2. Alokasi Bansos Protein: Hasil serapan over-supply tersebut jangan ditimbun, melainkan langsung didistribusikan sebagai Bantuan Sosial (Bansos) pangan nontunai berupa telur dan daging ayam kepada masyarakat kelas bawah dan program penanganan stunting.
   Langkah hilir ini secara ilmiah akan menghasilkan double-win solution: menyerap kelebihan barang di tingkat peternak (harga kembali normal) sekaligus menaikkan status gizi masyarakat di tengah lesunya daya beli. Kesimpulan
   Sikap pembiaran atau sekadar mengeluarkan imbauan tanpa intervensi anggaran adalah bentuk kegagalan mitigasi ekonomi. Krisis perunggasan nasional per Juni 2026 ini bukan lagi siklus bisnis biasa, melainkan ancaman nyata runtuhnya struktur ketahanan protein nasional. Solusi ilmiahnya tunggal: Pemerintah wajib hadir sebagai pembeli siaga (buyer of last resort) di hilir untuk menyerap surplus pasokan, sekaligus memberikan proteksi biaya input di hulu guna menyelamatkan eksistensi peternak rakyat Indonesia.

Bogor,06-07-2026
PERMINDO
(Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia)

PERMINDO Sampaikan Keluhan Peternak Rakyat Terkait Harga dan Kualitas Pakan

Perhimpunan Masyarakat Indonesia Maju (PERMINDO) melakukan pertemuan dengan Direktorat Pakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna menyampaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi peternak rakyat, khususnya terkait kenaikan harga pakan serta menurunnya performa beberapa produk pakan broiler di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, PERMINDO menyampaikan bahwa kondisi peternak rakyat saat ini semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi yang didominasi oleh komponen pakan. Kenaikan harga pakan dinilai tidak sebanding dengan harga jual ayam hidup di tingkat peternak yang masih fluktuatif dan sering berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).

Selain persoalan harga, PERMINDO juga melaporkan adanya keluhan dari para peternak mengenai beberapa produk pakan yang mengalami penurunan performa terhadap pertumbuhan ayam broiler. Beberapa peternak mengaku mengalami penurunan feed conversion ratio (FCR), pertumbuhan bobot badan yang tidak maksimal, hingga masa panen yang menjadi lebih lama dibanding biasanya.

PERMINDO menegaskan bahwa kualitas pakan merupakan faktor utama dalam keberhasilan budidaya ayam broiler. Oleh karena itu, pengawasan mutu dan stabilitas kualitas produk pakan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama produsen pakan nasional.

Direktur Pakan Imbau Pabrik Tetap Jaga Kualitas Produk

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktorat Pakan Kementerian Pertanian RI menghimbau kepada seluruh perusahaan dan pabrik pakan agar tetap menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran. Pemerintah juga meminta agar kenaikan harga pakan tidak dilakukan secara signifikan sehingga tidak semakin membebani peternak rakyat.

Direktorat Pakan menilai bahwa stabilitas industri perunggasan nasional hanya dapat tercapai apabila seluruh rantai usaha, mulai dari hulu hingga hilir, berjalan secara sehat dan berkeadilan. Peternak rakyat sebagai ujung tombak produksi nasional harus tetap mendapatkan perlindungan agar mampu bertahan di tengah tantangan industri saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, PERMINDO juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas bahan baku pakan serta transparansi formulasi agar performa ayam broiler tetap optimal dan produktivitas peternak tidak terus menurun.

PERMINDO Dorong Keberpihakan terhadap Peternak Rakyat

PERMINDO berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada peternak rakyat. Stabilitas harga pakan dan kualitas produk yang konsisten menjadi kebutuhan mendesak agar peternak mampu menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Di tengah kondisi industri perunggasan yang masih penuh tantangan, PERMINDO menegaskan akan terus menjadi wadah perjuangan peternak rakyat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun stakeholder terkait demi terciptanya ekosistem peternakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.